Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dengan ditetapkannya Hebron sebagai situs warisan dunia untuk Palestina, artinya situs keagamaan milik Yahudi yang ada di kota itu akan menjadi milik Palestina pula. "Bukan situs Yahudi? Siapa yang dikuburkan di sana? Ibrahim, Ishak, Yakub, Rebekka,dan Lea, bapa dan ibu leluhur kita," ujarnya dengan nada sinis tak lama setelah keputusan UNESCO tersebut.
Menurutnya, keputusan UNESCO terkait Hebron jelas akan membahayakan eksistensi situs Yahudidi sana. Ia menyinggung perihal gerakan kelompok ekstremis di Timur Tengah yang menghancurkan situs-situs keagamaan, seperti yang terjadi di Irak dan Suriah. "Hanya di tempat-tempat di mana Israel, seperti di Hebron, kebebasan bergama untuk semua orang terjamin," kata Netanyahu.
Kegusaran Israel pun diutarakan oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Ia, yang secara tegas menentang sikap anti-Israel di PBB, mengkritik keputusan UNESCO menetapkan Hebron sebagai situs warisan dunia milik Palestina.
Menurutnya, keputusan UNESCO itu jelas ahistoris. "Ini merupakan penghinaan terhadap sejarah," ujar Haley kala itu seperti dikutip laman the Independent.
Ia menilai, penetapan Hebron sebagai situs warisan dunia milik Palestina akan menghambat proses tercapainya perdamaian antara kedua negara. "Ini merusak kepercayaan yang dibutuhkan agar proses perdamaian Israel dan Palestina berhasil. Dan selanjutnya mendiskreditkan badan PBB yang sudah sangat dipertanyakan," kata Haley.
Sebelu memprotes UNESCO karena menetapkan Hebron sebagai situs warisan dunia milik Palestina, Haley juga telah mengkritik Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Haley menyebut, Dewan HAM PBB berpotensi kehilangan kredibilitasnya sebagai badan HAM dunia bila memiliki sikap bias anti-Israel. "Adalah penting bahwa dewan ini membahas bias anti-Israel yang kronis jika ingin memiliki kredibilitas," ucapnya pada Juni lalu.
Saat itu, Haley menyoroti banyaknya resolusi Dewan HAM PBB, yang menurutnya, sangat menyudutkan dan memojokkan Israel. "Ketika dewan ini mengeluarkan lebih dari 70 resolusi melawan Israel, sebuah negara dengan catatan HAM yang kuat, dan hanya tujuh resolusi terhadap Iran, sebuah negara dengan catatan HAM yang tidak bermoral, Anda tahu ada sesuatu yang salah," ujarnya.
Ia berpendapat, memang harus ada pembenahan dan reformasi di badan-badan PBB yang memiliki sikap bias anti-Israel. Poin ini pula yang disampaikan Departemen Luar Negeri AS ketika mengumumkan pengunduran diri mereka dari UNESCO.
Keputusan penarikan AS dari UNESCO akan berlaku pada akhir 2018. Kendati demikian, Departemen Luar Negeri AS berharap bahwa negaranya akan tetap menjadi pengamat non-anggota UNESCO untuk menyumbang pendapat serta keahlian AS mengenai isu-isu kebebasan pers dan perlindungan warisan dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
