Washington telah bekerja keras menjalin hubungan dekat dengan pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dalam menghadapi persaingan dari saingan strategis Cina.

 

"Kami benar-benar memegang nama kepemimpinan militer yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan Amerika Serikat sangat prihatin dengan situasi yang menimpa Rohingya," kata Tillerson kepada Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, Rabu (18/10).

 

Ia mengatakan, dunia tidak bisa hanya diam dan menjadi saksi kekejaman yang dilaporkan terjadi di wilayah tersebut. Tillerson menjelaskan, AS memahami Myanmar memiliki masalah militansi, namun militer harus didisiplinkan dan dikendalikan untuk memungkinkan akses ke wilayah tersebut sehingga dapat memperoleh perhitungan penuh mengenai keadaan tersebut.

 

"Jika laporan yang disampaikan benar, terserah kepada pimpinan militer Burma untuk memutuskan arah apa yang ingin mereka mainkan untuk masa depan Myanmar," katanya.

 

Tillerson mengatakan AS melihat Myanmar sebagai sebuah negara berkembang yang penting, namun krisis Rohingya merupakan ujian bagi pemerintah. Dia mengatakan Amerika Serikat akan tetap terlibat, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan arahan yang dibutuhkannya.

 

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mempertimbangkan sanksi terhadap kepemimpinan militer Myanmar. Langkah-langkah penghukuman yang ditujukan khusus pada jenderal-jenderal top adalah di antara berbagai pilihan yang telah dibahas, namun mereka mewaspadai tindakan yang dapat berdampak pada ekonomi secara lebih luas atau membuat hubungan yang tidak stabil antara Suu Kyi dan tentara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika