REPUBLIKA.CO.ID,MADRID -- Kabinet Spanyol bertemu pada Sabtu untuk memutuskan peraturan langsung bagi Katalan dan menggagalkan dorongan daerah otonom untuk memisahkan diri dari Spanyol. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam empat dekade demokrasi Spanyol bahwa pemerintah pusat telah meminta hak konstitusional untuk menguasai wilayah dan memerintah secara langsung dari Madrid.
Perdana Menteri Mariano Rajoy menegaskan pemimpin Katalan Carles Puigdemont, telah melanggar hukum beberapa kali karena mendorong referendum kemerdekaan, sehingga membenarkan kontrol pemerintah pusat.
Dalam sebuah memorandum penjelasan internal yang diperoleh Reuters, pemerintah mengatakan tujuan dari peraturan langsung ini untuk memulihkan hukum, memastikan institusi regional netral, dan untuk menjamin layanan publik dan kegiatan ekonomi serta melestarikan hak-hak sipil semua warga negara.
"Para penguasa Katalunya tidak menghormati baik hukum yang mendasarkan demokrasi kita maupun kepentingan umum. Situasi ini tidak berkelanjutan dan perlu ditangani melalui aktivasi kekuatan yang diberikan oleh Pasal 155 dari konstitusi kepada pemerintah," katanya.
Aturan langsung bersifat sementara dan bisa digunakan untuk memberhentikan pemerintah daerah hingga pendekatan yang lebih lamban dalam menghapus kepala departemen tertentu. Langkah-langkah yang tepat harus disepakati dan dipilih di majelis tinggi Spanyol, Senat, dan Rajoy yang menginginkan konsensus seluas mungkin.
Sosialis oposisi utama mengatakan mereka akan melakukan langkah-langkah khusus dan telah menyetujui diadakannya pemilihan regional pada Januari. Pemerintah menolak untuk mengkonfirmasi hal ini dan hanya mengatakan bahwa pemilihan regional dan rinciannya akan diumumkan pada Sabtu.
Rajoy mendapat dukungan dari kepala negara, Raja Felipe, yang mengatakan Katalunya akan tetap menjadi bagian penting Spanyol. "Spanyol perlu menghadapi upaya pemisahan diri yang tidak dapat diterima di wilayah nasionalnya, yang akan diselesaikan melalui institusi demokratis yang sah," kata raja.
Dorongan kemerdekaan telah membawa pada krisis politik terburuk Spanyol sejak kudeta militer yang gagal pada tahun 1981 beberapa tahun setelah berakhirnya kediktatoran Franco. Hal ini juga menyebabkan Madrid mengurangi perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mendorong ratusan perusahaan untuk memindahkan kantor mereka dari Katalunya. Spanyol memiliki ekonomi terbesar keempat di Eropa dan Katalunya menyumbang seperlima dari itu.
Kelompok pro-kemerdekaan telah mengumpulkan lebih dari satu juta orang untuk memprotes penolakan Madrid melakukan negoisasi. Otoritas Katalunya mengatakan sekitar 90 persen suara setuju untuk kemerdekaan dalam referendum di awal Oktober lalu.
Puigdemont berhenti membuat deklarasi kemerdekaan sepihak setelah referendum tersebut. Namun dia mengancam akan melakukannya kecuali jika pemerintah menyetujui dialog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
