REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa (24/10), menekankan pentingnya memperkuat penegakan hak asasi manusia (HAM) di Mesir. Hal tersebut disampaikan Macron kepada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi yang melakukan lawatan ke negaranya.

Pernyataan Macron ini berkaitan dengan tudingan pelanggaran HAM dan kebebasan yang dilontarkan kelompok HAM kepada Sisi. Menurut beberapa sumber, ketika menjalin komunikasi tertutup selama 50 menit, Macron mengemukakan beberapa masalah atau kasus pelanggaran kebebasan yang diduga dilakukan oleh Sisi, khususnya yang berkaitan dengan wartawan Mesir dan aktivis HAM di negaranya.

Pembicaraan terkait pelanggaran HAM ini memang penting untuk dibahas Macron. Sebab organisasi HAM telah menuding Prancis di bawah kekuasaan Macron, seakan menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Sisi di Mesir. Setelah menjalin komunikasi tertutup, Macron dan Sisi pun menghadapi awak media untuk menyampaikan hasil pembahasannya.

Pada kesempatan tersebut Macron mengungkapkan penegakkan HAM menjadi kepentingan bagi Mesir. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Sisi selaku presiden.

"Saya percaya pada kedaulatan negara dan karena itu, sama seperti saya tidak menerima kuliah tentang bagaimana mengatur negara saya, saya tidak menguliahi orang lain," kata Macron.

"Keyakinan saya yang mendalam adalah ini adalah kepentingan Presiden Sisi untuk menyertai pembelaan dan konsolidasi HAM oleh negara Mesir, dalam konteks hanya dia yang bisa menjadi hakim," ujar Macron.

Pada konferensi pers itu, Sisi juga membantah pasukan keamanannya melakukan penyiksaan sistematis, seperti yang dituduhkan Human Rights Watch (HRW) dalam laporannya pada September. "Kami tidak melakukan penyiksaan dan kami harus mewaspadai semua informasi yang diterbitkan oleh organisasi HAM," katanya.

Sisi mengungkapkan dia bertanggung jawab atas 100 juta rakyat Mesir yang hidup dalam masa-masa penuh gejolak, di samping banyaknya orang-orang yang menganut paham ekstremisme dan enggan hidup berdampingan dalam damai.

"Ketika menyangkut HAM, kami tidak menghindari sebuah jawaban, tapi saya harap kita dapat memahaminya dalam konteks sebenarnya sebuah negara dalam situasi Mesir. Kami tidak berada di Eropa, dengan intelektual, budaya, peradaban, dan kemajuan manusia. Kami berada di wilayah yang berbeda," kata Sisi.

Dalam laporan HRW yang diterbitkan awal September, disebut sejak militer Mesir menggulingkan mantan presiden Mesir Mohamed Mursi pada 2013, telah terjadi serangkaian penyiksaan terhadap mereka yang dianggap membangkang. Koordinasi untuk Hak-hak dan Kebebasan Rakyat (ECRF), sebuah kelompok HAM independen telah mengidentifikasi 30 orang tewas saat ditahan dan diinterogasi di kantor polisi atau lokasi penahanan Kementerian Dalam Negeri Mesir antara Agustus 2013 hingga Desember 2015.

Pada 2016, ECRF melaporkan pengacaranya menerima 830k eluhan atau aduan terkait penyiksaan yang dialaminya. Sebanyak 14 orang di antaranya bahkan meninggal karena penyiksaan dalam tahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika