REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Proses pencegahan konflik PBB memerlukan pembaruan radikal. Hal ini untuk menjamin PBB lebih proaktif dan bukan cuma menanggapi krisis, dan sepenuhnya mempertimbangkan hak asasi manusia.
"Upaya saat ini untuk mencegah konflik bersifat reaktif, tidak efektif, seringkali kacau, dan tidak holistik dan tidak strategis dalam pencegahan kerusuhan atau menghindari pengulangan," kata Pablo de Greiff, Raporteur Khusus PBB mengenai Kehakiman Peralihan, dalam Sidang Majelis Umum PBB.
"Pencegahan bukan satu bentuk reaksi krisis. Itu berjalan lebih jauh dari sekedar upaya peringatan dini," kata de Greiff, sebagaimana dikutip Xinhua, Sabtu (28/10) pagi. "Ada alasan bagus untuk memastikan bahwa semua negara yang berada di tebing konflik rusuh tidak jatuh dari pinggir jurang tersebut."
Upaya pencegahan memerlukan fokus yang lebih luas dan harus dimasukkan ke dalam berbagai proses lebih dini, kata Raporteur Khusus itu.
"Tak satu upaya pun sejauh ini menggambarkan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pencegahan dalam masalah isi, tak satu pun memberi perincian mengenai kaitan antara pencegahan dan hak asasi manusia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
