REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Kendali Spanyol atas Katalonia diuji pada Senin (30/10) ketika politikus dan pegawai negeri kembali bekerja di tengah ketidakpastian tentang penerimaan pemerintahan langsung oleh pemerintah pusat untuk menghentikan usaha kemerdekaan Katalunya.
Ratusan ribu pendukung persatuan Spanyol memenuhi jalanan Barcelona pada Ahad (29/10) dalam salah satu unjuk rasa terbesar oleh mayoritas penduduk, yang terdiam saat menyaksikan pemimpin politik daerah itu mendorong kemerdekaan Katalan.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengambil alih kendali langsung wilayah tersebut pada Jumat. Dia memecat pemerintah pemberontaknya dan melakukan pemilihan umum dini pada 21 Desember.
Namun, beberapa anggota paling terkenal dari pemerintahan Katalan, termasuk presiden Carles Puigdemont dan wakil presiden Oriol Junqueras mengatakan mereka tidak menerima tindakan tersebut dan hanya orang Katalunya yang dapat menolaknya.
Kelompok sipil utama di balik kampanye pro-kemerdekaan telah menyerukan ketidakpatuhannya pada instruksi tersebut secara meluas, dan telah memberikan instruksi terperinci kepada sekitar 200 ribu pegawai negeri sipil yang bekerja untuk wilayah Katalan tentang bagaimana mereka harus bersikap.
Kebanyakan dari mereka memulai hari kerja mereka pada pukul 09.00 waktu setempat, dan jika terlalu banyak yang tidak muncul atau memutuskan tidak menerima instruksi, hal tersebut akan menimbulkan keraguan penting mengenai strategi pemerintah Spanyol menggarisbawahi krisis satu bulan yang telah mengurangi pertumbuhan ekonomi dan memicu keresahan sosial.
Selain itu, tidak jelas pula apakah pejabat pemerintah senior dan anggota parlemen yang mendeklarasikan kemerdekaan Katalonia dari Spanyol pada Jumat akan mencoba untuk mendapatkan akses ke kantor mereka, dan jika polisi Katalan Mossos d'Esquadra akan mencegahnya.
Surat kabar La Vanguardia mengatakan pada Ahad anggota kabinet Katalan telah meninggalkan kantor mereka, yang sekarang berada di bawah kendali efektif pemerintah pusat. Beberapa menteri Spanyol mengatakan pada akhir pekan mereka yakin pegawai negeri sipil akan mematuhi perintah dan mengingatkan mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka.
Kementerian dalam negeri Spanyol menunjuk seorang kepala baru untuk polisi regional pada Sabtu yang telah menegaskan 17.000 petugas pasukan harus tetap netral. Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido memuji pasukan polisi Mossos atas pekerjaan mereka dalam sebuah surat terbuka pada Ahad, dan mendesak mereka untuk menerima arahan sementara dari Madrid.
Uji tanggapan atas pemerintahan langsung lain adalah menghentikan perusahaan memindahkan kantor keluar dari Katalunya untuk mencari ketenangan dan kepastian hukum setelah beberapa ratus perusahaan memindahkan kantornya pada awal bulan ini.
Menlu Spanyol: Kami tak Ingin Ambil Alih Katalunya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
