REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina dan Filipina sepakat untuk menghindari kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan mengenai Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan gabungan yang dikeluarkan pada Kamis oleh Cina pada akhir kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang di Manila.
Cina dan Filipina telah lama berdebat mengenai Laut Cina Selatan, namun hubungan kedua negara mengalami peningkatan di bawah Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Malaysia, Taiwan, Brunei, Vietnam dan Filipina mengklaim sebagian atau seluruh Laut Cina Selatan dan terumbu karang serta pulau-pulaunya. Cina mengklaim sebagian besar jalur air dan telah secara agresif membangun dan meng militerisasi pulau-pulau buatan.
Pernyataan bersama tersebut mengatakan Cina dan Filipina menegaskan kembali pentingnya perdamaian di Laut Cina Selatan dan kebebasan navigasi dan overflight.
"Seharusnya tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan perselisihan harus diselesaikan melalui pembicaraan antara negara-negara berdaulat yang relevan," katanya.
Kedua belah pihak percaya perselisihan maritim bukanlah gambaran keseluruhan dari hubungan Cina-Filipina.
Dalam sebuah pernyataan terpisah yang menyimpulkan diskusi di KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Duterte mencatat hubungan yang membaik antara ASEAN dan Cina di Laut Cina Selatan.
"Mengingat momentum positif ini, kami menantikan pengumuman dimulainya negosiasi substantif mengenai Pedoman Perilaku (COC) dengan Cina. Smoga pada awal tahun 2018 di Vietnam, di mana kedua belah pihak akan bertemu paling cepat .
ASEAN dan Cina telah membahas seperangkat peraturan tentang bagaimana berperilaku di perairan yang disengketakan untuk menghindari kecelakaan dan meningkatkan ketegangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
