REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sebuah panel hak asasi manusia PBB, Senin (20/11), melaporkan, wanita di Korea Utara (Korut) telah kehilangan akses pendidikan dan kesempatan kerja di negaranya sendiri. Tak hanya itu, wanita di Korut pun kerap mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.
Laporan yang dirilis sebuah panel hak asasi manusia PBB ini disusun setelah melakukan peninjauan reguler terhadap catatan di Ibu Kota Korut Pyongyang. Berdasarkan catatan tersebut, wanita Korut diketahui tidak memiliki banyak akses dalam hal pendidikan dan pekerjaan.
"Wanita Korut kurang terwakili atau kurang beruntung dalam pendidikan tersier, badan peradilan, keamanan dan kepolisian serta posisi kepemimpinan dan manajerial di semua area kerja non-tradisional," kata panel tersebut.
Kekerasan pun telah menjadi pengalaman jamak yang dirasakan wanita Korut. "Kekerasan dalam rumah tangga lazim terjadi dan ada kesadaran yang sangat terbatas mengenai masalah ini. Layanan hukum, dukungan psiko-sosial, dan tempat penampungan bagi para korban (kekerasan seksual) minim," ungkap panel PBB dalam laporannya.
Tak hanya itu, pelecehan dan kekerasan seksual kerap dialami wanita Korut di tempatnya bekerja. Dan parahnya, menurut laporan panel PBB, pelaku kejahatan seksual ini kerap diganjar dengan hukuman yang tak sepadan.
Menurut panel PBB tersebut, sanksi ekonomi yang dijatuhkan bertubi-tubi oleh Dewan Keamanan PBB memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan perempuan di Korut. Panel PBB mengatakan, saat ini wanita Korut menderita kekurangan gizi yang cukup tinggi. "Dengan 28 persen wanita hamil atau menyusuin terdampak," katanya.
Pada 8 November lalu, Korut mengatakan kepada panel hak asasi manusia PBB bahwa mereka bekerja untuk menegakkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Namun, setelah melakukan mengecek dan memverifikasi ke lapangan, panel hak asasi manusia PBB justru menemukan fakta yang sebaliknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
