REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mengomentari penangkapan dua jurnalis Reuters oleh otoritas Myanmar. Menurutnya, penangkapan tersebut menunjukkan terkikisnya kebebasan pers di negara tersebut.
"Ini jelas merupakan keprihatinan sehubungan dengan erosikebebasan pers di negara ini (Myanmar)," ungkap Guterres dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, Jepang, Kamis (14/12).
Ia menilai penangkapan dua jurnalis Reuters oleh otoritas Myanmar menunjukkan adanya hal yang disembunyikan oleh negara tersebut, terutama terkait krisis Rohingya.
"Mungkin alasan mengapa jurnalis ini ditangkap adalah karena mereka melaporkan apa yang telah mereka lihat sehubungan dengan tragedi kemanusiaan (Rohingya) yang masif ini," ujar Guterres.
Dua jurnalis Reuters bernama Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditangkap dan ditahan otoritas Myanmar pekan ini. Keduanya ditangkap karena dituding memperoleh informasi rahasia terkait krisis di Rakhine dengan maksud membaginya dengan media asing. Adapun informasi rahasia tersebut diperoleh keduanya dari mantan polisi yang pernah berdinas di Rakhine.
Pada Rabu (13/12), Kementerian Infornasi Mynamar mengatakan dalam sebuah pernyataan, kedua jurnalis Reuters dan dua polisi menghadapi tuntutan di bahwa Undang-Undang Rahasia Resmi era kolonial Inggris dengan ancaman hukuman penjara maksimal 14 tahun.
Baca juga, Militer Myanmar Sebut tak Ada Rohingya yang Terbunuh.
Pemimpin Redaksi Reuters Stephen J. Adler mengecam keras penangkapan awak redaksinya. "Kami sangat marah atas serangan terang-terangan terhadap kebebasan pers ini. Kami meminta pihak berwenang (Myanmar) segera membebaskan mereka," ujarnya.
Krisis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, memangtelah menjadi sorotan dunia internasional. Krisis tersebut menyebabkan lebihdari setengah juta etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Amerika Serikatdan PBB telah menyebut militer Myanmar melakukan praktik pembersihan etnis terhadap Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
