REPUBLIKA.CO.ID, HARARE -- Presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa pada Kamis menyeru Barat mencabut sanksi terhadap pemerintahnya dalam pidato kepada pejabat partai berkuasa dan mengatakan pemilihan umum, yang dijadwalkan pada 2018, lebih dekat daripada yang diharapkan.

Mnangagwa (75 tahun) menjadi pemimpin negara di Afrika selatan itu pada bulan lalu setelah militer dan partai penguasa ZANU-PF berbalik melawan Robert Mugabe, yang telah memerintah negara tersebut selama 37 tahun dan terlihat menyiapkan istrinya, Grace, untuk menggantikannya.

Sementara Uni Eropa menghapus sanksi terhadap pejabat ZANU-PF, anggota militer dan beberapa perusahaan milik pemerintah pada 2014, Amerika Serikat terus melakukan embargo perjalanan dan ekonomi pada beberapa tokoh partai berkuasa.

"Kami meminta pencabutan sanksi politik dan ekonomi tanpa syarat, yang telah melumpuhkan pembangunan nasional kami," kata Mnangagwa pada pertemuan komite sentral ZANU-PF di pusat kota Harare.

"Kami menyadari pengucilan itu tidak bagus atau layak karena ada lebih banyak keuntungan melalui solidaritas, kemitraan yang saling menguntungkan," katanya.

Masyarakat internasional akan mengamati secara seksama pemilihan umum berikutnya pada 2018, yang menurut Mnangagwa akan bebas dan adil serta akan diadakan lebih dekat daripada yang diperkirakan kebanyakan orang.

Pemungutan suara dijadwalkan pada akhir Juli 2018, namun ada pembicaraan pemilihan umum dapat diajukan pada awal Maret. "Pemerintah akan menggunakan semua kekuatan untuk memastikan pemilihan umum dapat dipercaya, bebas dan adil. Pemilihan umum itu lebih dekat daripada yang Anda perkirakan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika