REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyambut baik keputusan Dewan Keamanan PBB yang menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara (Korut). Korsel pun mendesak Korut untuk segera menghentikan proyek rudal dan nuklirnya.

"Kami sekali lagi mendesak Pyongyang untuk menghentikan provokasi sembrono dan keluar ke jalur dialog untuk perdamaian dan denuklirisasi," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuahpernyataan seperti dilaporkan laman kantor berita Korsel Yonhap, Jumat (23/12).

Korsel diketahui tengah berupaya mendorong Korut agar sudi melakukan negosiasi dan perundingan guna meninggalkan ambisi nuklirnya. Namun hal ini belum mendapatkan respons positif dari negara pimpinan Kim Jong-un.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah memberlakukan sanksi baru terhadap Korut pada Jumat (22/12). Sanksi ini merupakan respons Dewan Keamanan PBB terhadap pengujian rudal balistik antarbenua oleh Korut pada akhir November lalu. Adapun sanksi kali ini akan membatasi akses Korut terhadap produk minyak bumi dan minya kmentah, serta membatasai pendapatannya dari pekerja di luar negeri.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi dengan suara 15-0 ini melarang hampir 90 persen ekspor produk minyak sulingan ke Korut dan membatasinya hanya 500 ribu barel per tahun. Dalam revisi di menit-menit terakhir, resolusi ini juga menuntut pemulangan warga Korut yang bekerja di luar negeri dalam kurun waktu 24 bulan, bukan 12 bulan seperti yang diusulkan pertama kali.

Resolusi yang diajukan Amerika Serikat tersebut juga membatasi pasokan minyak mentah ke Korut sebanyak empat juta barel per tahun. Dewan Keamanan PBB menyatakan siap memberikan pembatasan lagi jika Pyongyang kembali melakukan ujicoba nuklir atau meluncurkan rudal.

"Sanksi ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Pyongyang, pembangkangan lebih lanjutakan mengundang hukuman dan isolasi lebih lanjut juga," kata Duta Besar ASuntuk PBB Nikki Haley.

Ikuti Whatsapp Channel Republika