REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Usaha Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mendongkel salah seorang gubernur provinsinya yang paling kuat di negara itu telah mendapat perlawanan keras sehingga memperdalam ketakstabilan politik.
Atta Mohammad Noor, gubernur Provinsi Balkh yang strategis dan terletak di bagian utara negara itu, menolak untuk meletakkan jabatan, sepekan setelah kantor presiden menyatakan Presiden telah menerima pengundurannya dan menyebut seorang penggantinya.
Penolakan tersebut menggarisbawahi bagaimana kendali pemerintah pusat tak menentu di luar ibu kota dan bagaimana rapuhnya situasi politik sementara manuver-menuver politik mulai berlangsung menjelang pemelihan presiden yang dijadwalkan pada 2019.
Atta Noor, salah serorang pemimpin regional yang berpengaruh dan berusaha mencari peluang untuk tampil di pentas nasional dan calon potensial dalam pemilihan 2019.
Sekutu-sekutu telah memperingatkan jika Gghani tidak membatalkan keputusannya, ia berisiko menghadapi pergolakan sipil yang mengancam keamanan dan memberi kesempatan kepada Taliban dan para militan ISIS untuk menancapkan pengaruhnya di Balkh, pusat ekonomi utama yang berada di rute perdagangan ke Asia Tengah.
"Jika Ghani tak menunjukkan keluwesan, ia akan bertanggung jawab atas akibat yang terjadi," kata Farhad Azimi, seorang anggota parlemen dari Provinsi Balkh.
Namun, dia mengatakan tak ada kepentingan dalam konfrontasi yang akan menyebabkan kekerasan atau ancaman keamanan.
Situasi di Afghanistan yang memprihatinkan mitra-mitra Baratnya, telah membuka kembali perpecahan yang hanya sebagian diatasi dengan perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat, menciptakan pemerintahan persatuan Ghani menyusul perselisihan pemelihan presiden tahun 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
