REPUBLIKA.CO.ID, KIGALI -- Pemerintah Rwanda membantah memiliki kesepakatan denganIsrael untuk menampung ribuan pencari suaka dan pengungsi dari negara tersebut. Pemerintah Rwanda menyebut kabar tersebut sebagai berita palsu.
"Rwanda tidak memiliki kesepakatan apapun dengan Israel untuk menjadi tuan rumah imigran Afrika dari negara tersebut. Berita ini bukan berita, melainkan berita palsu," ungkap Menteri Luar Negeri Rwanda Oliver Nduhungirehe pada Jumat (5/1), sepertidilaporkan laman Anadolu Agency.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan pemimpin Rwanda Paul Kagame di Nairobi bulan lalu. Keduanya dikabarkan membahaskesepakatan tentang proses deportasi ribuan imigran dan pengungsi Afrika di Israel untuk ditampung di Rwanda.
Pada Rabu (3/1), Israel telah meluncurkan sebuah program untuk memaksa sekitar 38 ribu imigran, terutama Eritera dan Sudan, untuk meninggalkan negara tersebut. Namun setelah Rwanda membantah memiliki kesepakatan tersebut, tampaknya Israel harus menunda proses deportasi mereka.
Selain Rwanda, Uganda juga disebut sebagai negara yang menjalin kesepakatan dengan Israel untuk menampung pengungsi. Namun Uganda pun telah membantah kabar tersebut dan menyatakan tak memiliki kesepakatan demikian dengan Israel.
Aktivis hak asasi manusia di Israel dan lembaga hak asasi manusia internasional Human Rights Watch (HRW) merasa lega dengan bantahan yang telah dinyatakan Rwanda dan Uganda. Sebab hal itu akan menggagalkan rencana Israel untuk mendeportasi dan mengembangkan kesepakatan yang lebih terhormat bagi para pencari suaka.
Laporan HRW mendokumentasikan bahwa Israel telah mendeportas ipencari suaka ke Rwanda dan Uganda. Laporan ini diperkuat pula oleh laporan yang disusun badan pengungsi PBB, yakni UNHCR.
Para pencari suaka dan pengungsi Afrika di Israel mengaku mereka melarikan diri dari negaranya untuk menghindari konflik, depresi ekonomi, dan penganiayaan. Israel telah menyatakan pihaknya berencana menutup pusat penahanan imigran Holot dalam beberapa bulan guna mengantisipasi deportasi skala besar ke negara-negara pihak ketiga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
