Ahad 07 Jan 2018 06:07 WIB

Asing Diduga Terlibat dalam Konflik Iran

Perwakilan Iran untuk PBB Gholamali Khoshro
Foto: Reuters
Perwakilan Iran untuk PBB Gholamali Khoshro

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh: Rizkyan Adiyudha, Kamran Dikarma

Amerika Serikat dituding telah menyalahgunakan posisinya di Dewan Keamanan PBB.

NEW YORK -- Iran mengaku memiliki bukti kuat terkait keterlibatan pihak asing dalam konflik dan aksi demonstrasi di negaranya. Hal itu diungkapkan Iran dalam Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Aksi protes yang terjadi baru-baru ini jelas dimotori dari luar negeri," kata Perwakilan Iran untuk PBB Gholamali Khoshro, seperti dikutip Reuters, Sabtu (6/1). Meski demikian, Khoshro belum menungkapkan secara pasti bukti-bukti keterlibatan pihak asing tersebut.

Khoshro mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah menyalahgunakan kekuasaannya di PBB dengan mengadakan sidang darurat DK PBB guna membahas masalah tersebut. "Meski ada perlawanan dari beberapa anggotanya, dewan ini telah membiarkan dirinya diperdaya AS untuk mengadakan pertemuan mengenai sebuah isu yang berada di luar cakupan mandatnya."

Dia mengatakan, sidang darurat DK PBB saat ini menunjukkan dengan jelas bullying yang dilakukan AS. Menurut dia, pertemuan soal masalah dalam negeri Iran justru melemahkan kewibawaan DK PBB.

Sebelumnya, Iran menuduh AS menghasut demonstrasi antipemerintah yang terjadi di negara tersebut. Khoshroo mengatakan, pemerintahan Donald Trump telah meremehkan hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB dengan mendukung kerusuhan tersebut dalam serangkaian cicitan yang tidak masuk akal.

"AS telah meningkatkan tindakan intervensi dengan cara yang aneh dalam urusan internal Iran dengan dalih memberikan dukungan untuk demonstrasi sporadis, yang dalam beberapa kasus ditunggangi oleh penyusup," kata Khoshroo.

Dalam pertemuan darurat DK PBB, Jumat (5/1), AS meminta DK PBB merespons situasi di Iran. Tak hanya itu, AS juga meminta PBB memperkuat pesan yang disuarakan para demonstran.

“Hari ini rakyat Iran berbicara kepada pemerintah mereka dan pesan mereka tak terbantahkan, yakni hentikan dukungan terhadap terorisme. Berhentilah memberikan miliaran uang kami untuk para pembunuh dan diktator,” kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam pertemuan tersebut, seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

Namun, kehendak AS ini mendapat penentangan dari Rusia. Duta Besar Rusia di Dewan Keamanan PBB Vasily Nebenzya menilai AS telah menyalahgunakan posisinya di DK PBB untuk membahas topik yang sama sekali tidak pantas. “Topik yang dipilih hari ini tidak termasuk dalam hak prerogatif,” ujarnya.

Rusia menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi tersebut. Namun, lanjutnya, Iran harus dibiarkan untuk mengatasi masalahnya sendiri dan tidak diintervensi pihak luar. “Kami tidak ingin terlibat dalam destabilisasi Iran atau negara lain,” ujar Nebenzya.

Hal ini juga ditegaskan Wakil Menlu Rusia Sergey Ryabkov. Menurut laporan kantor berita Rusia TASS, Kamis, Iran dapat mengatasi masalahnya sendiri, termasuk menyangkut pelaksanaan kesepakatan nuklir Iran. "Kami peringatkan AS yang berupaya mencampuri urusan dalam negeri Republik Islam Iran. Apa yang terjadi adalah urusan internal Iran."

Sementara, Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre menilai, apa yang disoroti AS terkait situasi di Iran tak relevan dengan tugas serta fungsi DK PBB. Sebab, menurutnya, gelombang demonstrasi di sana tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

“Kami harus waspada terhadap upaya untuk mengeksploitasi krisis ini demi tujuan pribadi, yang akan memiliki hasil bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan,” ujar Delattre.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan di akun Twitter-nya. Cicitannya itu menyampaikan apa yang terjadi dalam pertemuan DK PBB. "DK PBB menolak usaha AS. Ini kesalahan kebijakan luar negeri lainnya untuk administrasi Trump," tulisnya.

Kecaman terhadap AS

Pada Sabtu, puluhan ribu rakyat Iran propemerintah menggelar aksi demonstrasi keempatnya. Dalam aksinya itu, mereka juga mengecam AS karena dinilai menghasut antipemerintah baru-baru ini. Unjuk dukungan digelar sehari setelah menteri luar negeri (menlu) Iran terkait pertemuan di PBB yang dimintakan AS.

Media televisi resmi memperlihatkan konvoi di sejumlah kota, termasuk Amol, Semnan, dan Shadegan. Dalam aksinya, massa meneriakkan slogan anti-AS. Mereka meneriakkan kata-kata “kematian untuk AS” dan “kematian untuk Israel” sambil mengusung gambar Ali Khamenei. “Kami mendukung Imam Khamenei. Kami tidak akan meninggalkannya sendirian dalam perang melawan musuh,” kata para demonstran.

Selain menyuarakan dukungan terhadap Khamenei, massa aksi pun mendesak agar individu atau kelompok yang menghasut demonstrasi antipemerintah diadili. “Demonstran menuntut hukuman bagi orang-orang yang berada di balik kerusuhan terkait asing yang menghina agama dan otoritas kita,” lapor televisi pemerintah.

Kerusuhan menyebar ke lebih dari 80 kota dan pedesaan karena ribuan kaum muda dan pekerja kelas Iran menyuarakan kemarahan atas korupsi, pengangguran, dan kesenjangan yang melanda Iran. Menurut kesaksian warga, demonstrasi mereda setelah tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa dengan mengirim pasukan Garda Revolusi ke beberapa provinsi.

Lebih dari sepekan demonstrasi telah menyebabkan kerusuhan dan membuat 22 orang tewas. Menurut pejabat Iran, lebih dari 1.000 orang ditangkap, dalam demonstrasi antipemerintah terbesar selama hampir satu dekade.

Gubernur provinsi di Mashhad timur laut, di mana demonstrasi dimulai, mengatakan, 85 persen tahanan di sana telah dibebaskan setelah menandatangani sebuah perjanjian untuk tidak melakukan demonstrasi lagi.

"Mereka yang memiliki catatan kriminal atau mereka yang dituduh melakukan sabotase, seperti membakar sepeda motor atau merusak bangunan umum telah dirujuk ke otoritas pengadilan," kata Gubernur Alireza Rashidian kepada kantor berita ISNA.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement