REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan untuk pertama kali kesetaraan gender telah dicapai di Grup Managemen Senior PBB. Kelompok tersebut mempersatukan para kepala program, dana, kantor dan departemen PBB guna membahas berbagai masalah kebijakan, perencanaan dan berbagi keterangan dalam menghadapi tantangan yang muncul dan masalah lintas-sektor dan dipimpin oleh Guterres.
"Kenyataannya, itu sedikit lebih banyak 23 perempuan dan 21 lelaki. Ini adalah permulaan," ujar Guterres, Jumat (2/2).
Guterres juga kembali menegaskan komitmen totalnya pada kebijakan nol-toleransi mengenai pelecehan seksual. Guterres, yang mengakui 'kebudayaan yang didominiasi-lelaki yang tersebar pada pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional dan bahkan bidang masyarakat sipil'. Menurut dia, ini menjadi penghalang untuk menegakkan kebijakan nol-toleransi mengenai pelecehan seksual, termasuk di PBB.
Dia bertekad akan menghilangkan semua penghalang tersebut. Guterres mengatakan semua itu "berakar dalam tidak-seimbangan kekuasaan sejak lama antara lelaki dan perempuan" dan itu sebabnya mengapa ia mengupayakan kesetaraan gender di organisasi dunia tersebut.
"Kesetaraan di semua tingkat, sejalan dengan peta jalan yang disepakati, penting guna mengatasi tantangan pelecehan seksual," kata Guterres.
Dia memiliki lima langkah untuk menghadapi itu. "Pertama, kami berkomitmen untuk menanggapi setiap tuduhan secara sungguh-sungguh --masa lalu dan sekarang," kata dia.
"Kedua, kita harus memastikan semua staf yang terpengaruh oleh pelecehan mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemana harus meminta bantuan," katanya.
Ia mengumumkan bahwa saluran telepon bantuan baru buat staf di dalam Sekretariat yang meminta saran rahasia akan beroperasi dalam beberapa pekan. "Saya telah membentuk satuan tugas para pemimpin dari seluruh sistem PBB untuk meningkatkan upaya guna menanggulangi pelecehan dan mendorong dukungan buat korban," kata Guterres.
Dia juga membentuk tim reaksi cepat menghasilkan layanan, informasi dan panduan penting yang menekankan dukungan bagi korban. Guterres menyerukan diperkuatnya perlindungan buat pengungkat informasi. Ia mengingatkan semua staf mengenai kewajiban mereka untuk mengungkapkan pelecehan seksual dan mendukung mereka yang jadi korban. Langkah terakhir di dalam rencana Sekjen PBB tersebut ialah survei di kalangan staf Sekretariat "untuk memberi kami keterangan yang lebih baik mengenai prevalensi dan angka pelaporan".
"Dalam upaya ini dan selebihnya, pesan saya sederhana: kami takkan mentolerir pelecehan seksual kapan pun juga, di mana pun juga," kata Guterres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
