REPUBLIKA.CO.ID,ROMA--Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pertemuan tersebut digelar untuk menghindari konfrontasi akhir tahun di PBB terkait proposal negara Palestina.
Berbicara pada wartawan pada Jumat (12/12) dalam kunjungannya ke Kolombia, Kerry mengatakan ia akan membahas resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina dan proposal dukungan negara Palestina, dengan Netanyahu.
"Kami sedang berusaha mencari cara untuk membantu meredakan ketengan dan mengurangi potensi konflik lebih dan kami mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk itu, itulah sebabnya saya juga bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu," kata Kerry pada wartawan di Bogota seperti dilansir Jerusalem Post.
Selain bertemu dengan Netanyahu, dalam kunjungannya ke Roma Kerry juga dijadwalkan bertemu dengan kepala perundingan Palestina Saeb Erekat dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pertemuan terpisah.
Sebelumnya Palestina menginginkan Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui resolusi Natal, yang menetapkan batas waktu November 2016 untuk penarikan mundur Israel kembali ke batas sebelum tahun 1967.
Prancis mendukung konsep resolusi tersebut, namun mencari bahasa yang lebih dapat diterima semua negara anggota termasuk AS yang kerap menentang resolusi tersebut.
"Ada banyak orang yang berbeda mendorong ke arah berbeda di luar sana. Pertanyaannya, bisakah kita semua menarik ke arah yang sama? Itu yang kita cari," ujar Kerry.
Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan, ada seruan yang berkembang terkai tindakan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Palestina.
"Kami percaya diskusi surat perintah ini dengan Israel, seperti halnya dengan Palestina seperti halnya dengan sejumlah mitra dalam komunitas global," tambah Psaki.
Psaki mengatakan, sekretaris menemukan bahwa diplomasi tatap muka seringkali efektif untuk isu-isu yang sulit dan rumit. Ia mengatakan, AS beranggapan solusi yang dirundingkan adalah cara terbaik untuk mencapai solusi dua negara dan perdamaian di wilayah tersebut.
Saat ditanya tanggapannya menganai resolusi DK PBB, Psaki menolak menjawab. Ia mengatakan, draft akhir resolusi belum diajukan.
"Kami tak akan berprasangka apa yang sedang atau berprasangka mengenai proposal di luas sana yang berada di berbagai spektrum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
