REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Wakil Pemimin Biro Politik Hamas Musa Abu Marzuq mengatakan pihaknya bisa saja mengatur penuh kondisi di Jalur Gaza jika diberikan izin dari Pemerintah Bersatu Palestina. Namun, ia menyayangkan lambannya pemerintahan Palestina dalam menangani permasalahan yang terjadi di Jalur Gaza.

Hamas sendiri sebelumnya telah menguasa Jalur Gaza sejak 2007 lalu, namun rekonsiliasi yang terjadi pada April lalu antara Hamas dan Fatah membuat kewenangan di Jalur Gaza sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintahan Palestina.

"Pemerintah Palestina Bersatu tidak ingin melakukan tanggung jawab di Gaza," kecamnya, seperti dilansir Anadolu, Ahad (28/12).Ia menilai, lambannya tindakan telah menghambat pencairan gaji sektor publik di daerah Gaza yang telah dibokade Israel.

Sementara itu, Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu dan Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshal telah bertemu di Konya, Turki pada Sabtu (27/12) untuk membahas perkembangan terbaru di Palestina, baik di Yerusalem maupun Gaza. Davutoglu mengharapkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dapat berkunjung ke negaranya dalam beberapa hari mendatang untuk membicarakan hal yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika