REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Seorang pejabat senior PBB pada Selasa (10/5) menyatakan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, yang menghadapi blokade ketat Israel sejak 2007, memerlukan penyelesaian politik selain bantuan kemanusiaan.
Direktur Operasi UNRWA di Jalur Gaza Bo Schack mengeluarkan pernyataan tersebut dalam satu pertemuan yang diadakan di dengan wakil organisasi non-pemerintah di Jalur Gaza.
Ia memperingatkan di Jalur Gaza, ada 1,9 juta orang Palestina yang hidup di bawah blokade selama bertahun-tahun dan menderita akibat tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan memperoleh listrik dan bahan bakar.
Israel telah memberlakukan blokade ketat atas Jalur Gaza sejak pengambilalihan daerah kantung tersebut oleh Hamas melalui kekerasan pada musim panas 2007. Hamas mengusir pasukan keamanan yang setia kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Selain blokade Israel, pemerintah Yahudi melancarkan tiga agresi militer terhadap Jalur Gaza sehingga merusak banyak rumah dan prasarana. Serangan militer paling akhir oleh Israel berlangsung selama 50 hari pada musim panas 2014.
Bo Schack mengatakan UNRWA menyediakan layanan medis dan pendidikan, terutama memperbaiki gedung sekolah dan klinik yang hancur selama agresi militer paling akhir oleh Yahudi terhadap Jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Ahad (8/5) memperingatkan Israel tidak akan ragu menghantam Jalur Gaza dalam misinya untuk melenyapkan terowongan Hamas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
sumber : Antara
Advertisement
