REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyabut baik diresmikannya kedutaan besar Palestina di Vatikan. Dibukanya Kedubes Palestina secara resmi di Takhta Suci Vatikan menunjukkan sikap Paus Fransiskus yang mengakui negara Palestina dan mendukung kebijakan two state solution.

"Kebijakan ini memang sebagai jalan terbaik bagi perdamaian kedua negara," kata Ketua Umum GMKI Sahat Martin Philip Sinurat keada Republika Senin (23/1).

Menurut Sahat, kebijakan Vatikan menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina bukanlah konflik agama melainkan persoalan perdamaian dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, semua pemimpin negara dunia perlu belajar dari sikap yang dilakukan Paus.

Dikatakan Sahat, semua negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, yang baru melalui proses pergantian kepemimpinan, harus tetap berupaya mewujudkan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dan juga negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, tidak membuat kebijakan politik luar negeri yang bertentangan dengan kebijakan solusi dua negara agar tidak memperkeruh proses diplomasi yang sudah berjalan selama ini.

Karena itu, kata Sahat, PBB dan negara-negara anggota harus dapat memastikan dijalankannya Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan oleh 15 negara anggota terkait dengan Penghentian Perluasan Pemukiman Israel di tanah Palestina. "Resolusi ini penting didukung karena merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan tercapainya kebijakan two state solution," katanya.

Tidak hanya negara-nagara yang pada yang ikut di organisasi PBB, tapi pemerintah Indonesia dengan garis politik luar negerinya seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945, juga harus terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan cara damai. GMKI, kata Sahat, akan mendukung setiap langkah positif pemerintah yang berkaitan dengan persoalan di Palestina. "Karena kemerdekaan dan perdamaian adalah hak setiap bangsa yang harus kita junjung dan perjuangkan," ucap dia.

Untuk itu, penting bagi masyarakat dunia untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan cara damai. Menjadi hak rakyat Palestina untuk dapat menikmati kemerdekaan dan kedamaian yang hakiki. "Sehingga pemerintah Palestina dapat fokus memikirkan bagaimana terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Palestina," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika