REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump melonggarkan kebijakan AS yang selama beberapa dekade mendorong solusi dua negara antara Palestina dan Israel.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip dari BBC, Kamis (16/2), Trump berjanji melakukan kesepakatan damai besar. Namun, menurutnya, kedua pihak harus berkompromi.
Palestina dan Israel tidak lagi terlibat dalam pembicaraan damai substatif sejak 2014. Dalam konferensi tersebut, Trump juga meminta Netanyahu menunda sebentar pembangunan permukiman. Israel menyetujui pembangunan rumah baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak Trump menjabat bulan lalu.
Pemerintah Israel berharap hubungan yang lebih baik dengan Gedung Putih setelah delapan tahun friksi dengan pemerintahan Barack Obama. Dalam jumpa pers Rabu tersebut, baik Trump maupun Netanyahu tidak menyatakan secara terbuka mendukung negara Palestina merdeka.
"Jadi saya melihat dua negara dan satu negara. Dan saya senang apa yang disenangi kedua pihak. Saya sangat senang dengan satu negara yang disukai kedua pihak," kata Trump.
"Saya bisa hidup dengan salah satunya. Menurut saya, dua negara adalah hal yang mudah bagi kedua pihak. Sejujurnya, jika Bibi (netanyahu) dan warga Palestina, jika warga Israel dan Palestina bahagia, saya juga bahagia," ujarnya.
Saat ditanya mengenai solusi dua negara, Netanyahu mengatakan dia ingin fokus pada substansi, bukannya label. "Ada dua syarat bagi perdamaian. Pertama, Palestina harus mengakui negara Yahudi. Kedua, dalam perjanjian damai apa pun, Israel harus menguasai kendali keamanan di seluruh wilayah barat Sungai Yordan," kata Netanyahu.
Pemerintahan Palestina menekankan komitmennya terhadap solusi dua negara dan mengakhiri penjajahan Israel. Sebelumnya, pejabat pemerintah Israel mendesak Gedung Putih tidak mengabaikan konsep negara Palestina.
Pertemuan Netanyahu dan Trump merupakan temu muka pemimpin AS dan Israel pertama sejak kemenangan Trump dalam pemilu 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
