REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Delegasi Israel mengunjungi Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Mesir, pada Selasa (10/10). Pembicaraan ini dilakukan menjelang perundingan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas di Kairo.

Meskipun tidak ada kabar mengenai isi dari pembicaraan tersebut, sebuah laporan mengatakan kedatangan delegasi Israel itu berkaitan dengan upaya rekonsiliasi tersebut. Otoritas Palestina saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas Jalur Gaza setelah diperintah oleh Hamas selama satu dekade. Pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam upaya rekonsiliasi itu. Ia mengatakan, pemerintah Palestina di masa depan harus membubarkan kelompok bersenjata Hamas dan memutuskan hubungannya dengan Iran.

Perundingan antara Fatah dan Hamas ini merupakan tidak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah ke Gaza untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Menteri-menterinya juga secara resmi mengambil alih kendali departemen pemerintah di sana.

Meskipun ada kecaman dari Netanyahu, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mengatakan perundingan rekonsiliasi yang didukung oleh Mesir antara Otoritas Palestina dan Hamas adalah persiapan untuk kesepakatan damai antara Israel-Palestina. Sissi, yang bulan lalu bertemu dengan Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, telah menekankan bahwa dia yakin rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas dapat membuka jalan bagi perdamaian Timur Tengah.

"Komite dialog untuk rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas mulai bekerja dengan dukungan Mesir," kata seorang delegasi dari kelompok Hamas, dikutip Times of Israel.

"Perundingan akan dilakukan di markas intelijen Mesir untuk memeriksa berkas-berkas yang memungkinkan pemerintah persatuan nasional Palestina bekerja di Jalur Gaza," tambahnya.

Azzam al-Ahmad, yang memimpin delegasi Fatah, mengatakan pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memberdayakan pemerintah di Gaza. Juru bicara Fatah, Osama al-Qawasmi, mengatakan perundingan ini juga dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden dan legislatif.

Kelompok Hamas dan gerakan Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat telah berselisih sejak mereka melakukan perang saudara pada 2007.

Perpecahan tersebut telah mempersulit setiap negosiasi perdamaian dengan Israel. Hamas tetap berkomitmen terhadap kehancuran negara Yahudi dan telah bersumpah pihaknya tidak akan menyerahkan persenjataannya dalam kesepakatan rekonsiliasi dengan Otoritas Palestina.

Seorang pejabat intelijen Mesir mengatakan kepada Haaretz, perundingan tersebut tidak akan membahas masalah-masalah seperti masa depan militer Hamas. Namun lebih fokus pada hal-hal seperti pengelolaan pegawai sipil di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika