REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Faksi Hamas dan Fatah sudah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, pada Kamis (12/10). Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyambut positif rekonsiliasi Hamas dan Fatah, dua faksi Palestina yang selama ini berseberangan.
Kharis menyatakan Komisi I DPR RI akan selalu mendukung apapun yang terbaik untuk Palestina, dari soal pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid Al Aqsa, hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Kharis dengan sungguh-sungguh berharap dapat melihat kemerdekaan dan perdamaian di Palestina.
"Poin-poin kesepakatan rekonsiliasi tersebut diharapkan dapat berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi saja, tetapi seluruh faksi di Palestina, sehingga Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat diwujudkan," kata Kharis dalam keterangan tertulis Jumat (13/10).
Menurut Kharis, dalam waktu dekat yang paling mendesak adalah dibukanya isolasi terhadap Gaza yang selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius. Pintu perbatasan Rafah harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Demikian juga, proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pasca bombardir Israel dapat dilakukan dengan segera.
Ia menyatakan poin kesepakatan kedua pihak terkait kontrol perbatasan Rafah harus dilaksanakan dengan serius. Keseriusan Mesir, sebagai tetangga terdekat dan yang juga mengkontrol perbatasan Rafah, harus ditekankan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini juga berharap peran diplomasi dan kemanusiaan negara-negara lain, termasuk Indonesia, harus ditingkatkan. Menurut Kharis, misi-misi kemanusiaan dari berbagai negara atau NGO juga harus terus dilakukan karena rakyat Palestina membutuhkan bantuan semua negara.
"Rekonsiliasi ini harus segera dibarengi terus dengan upaya diplomasi. Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi harus terus berusaha di setiap forum internasional untuk mendorong semua negara, PBB agar segera dukung Kemerdekaan Palestina", ujar Kharis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
