REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengumumkan sebuah inisiatif rekonsiliasi yang terdiri dari tujuh poin dengan Otoritas Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas, Sebagai imbalannya, Hamas meminta pembatalan langkah-langkah Pemerintah Palestina baru-baru ini yang mencakup pemecatan ribuan pegawai Gaza.
Anggota Biro Politik Hamas Salah Al-Bardawil mengatakan, Hamas sedang menuju rekonsiliasi Palestina dengan basis yang jelas, masuk akal dan dalam. Dia juga meminta pembatalan segera atas semua tindakan yang diberlakukan di Gaza dengan dalih membentuk komite administrasi pemerintah.
Seperti dilansir Middle East Monitor, pada awal Juli, Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Rami Hamdallah, memecat lebih dari 6.000 karyawannya di Jalur Gaza dan telah berhenti membayar tagihan listrik untuk persediaan Gaza yang dijamin dari jaringan listrik Israel. Penghentian pembayaran tagihan listrik ini mendorong Israel untuk memutuskan pasokan listrik.
Pada bulan April, Otoritas Palestina juga mengumumkan pengurangan gaji karyawannya di Jalur Gaza. Langkah tersebut muncul dalam konteks pembentukan Hamas dari tujuh anggota komite administratif untuk Jalur Gaza.
Al-Bardawil menekankan perlunya segera dimulai dialog nasional dan diskusi untuk membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina dan untuk pengaktifan Dewan Legislatif Palestina untuk mulai menjalankan tugasnya.
Inisiatif Hamas antara lain mempersiapkan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan dewan nasional, serta mengadakan pertemuan langsung antara staf kepemimpinan interim Palestine Liberation Organization (PLO) untuk membuat keputusan nasional yang mengikat semua orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
