REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Liga Arab (AL) pada Selasa (29/8) mengutuk pernyataan pro-permukiman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bukti mengenai sikapnya yang anti-perdamaian. "Posisi ini, yang sepenuhnya ditolak, tak bisa disahkan oleh orang yang mencari perdamaian," kata Ahmed Aboul-Gheit, pemimpin organisasi pan-Arab tersebut, yang berpusat di Ibu Kota Mesir, Kairo.

Dia menambahkan, Netanyahu setiap hari membuktikan permusuhannya bagi perdamaian. Perdana Menteri Israel itu, pada Senin, berikrar, bahwa ia takkan pernah memindahkan satu pun permukiman Yahudi dari Tepi Barat Sungai Jordan, yang diduduki.

"Takkan ada pemindahan permukiman di 'tanah Israel'. Telah terbukti bahwa itu tidak membantu perdamaian," katanya.

Aboul-Gheit mengatakan, pendirian Netanyahu bertujuan mencari dukungan yang berlanjut dari ekstremis sayap-kanan Israel yang pro-permukiman dan menolak setiap penyelesaian krisis Palestina-Israel dengan dasar penyelesaian dua-negara.

Israel disalahkan oleh masyarakat internasional atas kebuntuan dalam proses perdamaian Palestina-Israel sejak 2014 akibat kebijakan perluasan permukiman Yahudi, yang ditolak bahkan oleh sekutu paling kuatnya, Amerika Serikat.

Knesset, Parlemen Israel, awal tahun ini menyetujui apa yang disebut "regulation bill". Berdasarkan ketentuan itu, 3.850 rumah di puluhan pos depan yang dibangun secara tidak sah di tanah milik pribadi orang Palestina akan disahkan dengan berlaku surut.

Pos terdepan dan permukiman Yahudi tidak sah berdasarkan hukum internasional. Sebab, keduanya dibangun di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel dalam Perang 1967.

Rakyat Palestina ingin mendirikan Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya sejalan dengan penyelesaian dua-negara yang diusulkan PBB berdasarkan perbatasan sebelum 1967.

Ikuti Whatsapp Channel Republika