REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Gerakan Hamas yang berbasis di Gaza, pada Senin (4/9), mengkritik dan mengecam tindakan Israel yang melanjutkan pembangunan permukiman di atas tanah Palestina. Menurut Hamas, hal ini merupakan bukti meyakinkan tentang kegagalan semua proyek negosasi.
"Keputusan pemerintah Israel untuk meningkatkan laju aktivitas permukiman, untuk melegitimasi pos-pos permukiman dan untuk mendirikan pusat layanan kota bagi para pemukim di Hebron adalah preseden berbahaya dan pelanggaran terhadap semua batas," kata juru bicara Hamas Abdul Latif Qanou, seperti dilaporkan laman Middle East Monitor.
Ia menyatakan bahwa tindakan Israel ini mencerminkan ekstremisme dan perilaku barbar pemerintah Israel dalam berurusan dengan rakyat Palestina. Selain itu, dilanjutkannya pembangunan permukiman ilegal di atas tanah Palestina menjadi indikasi bahwa semua proyek negosiasi dengan Israel telah gagal.
"Ini adalah tusukan di hadapan semua orang yang bergantung pada kebangkitan negosiasi yang sia-sia karena tindakan pendudukan (Israel) lagi," ujar Qanou.
Hamas meminta masyarakat internasional dan institusi PBB untuk bertanggung jawab terkait hal ini. Mereka meminta PBB terus menekan pendudukan Israel untuk menghentikan kejahatan dan pelanggarannya.
Qanou pun meminta agar rakyat Palestina tidak tinggal diam melihat Israel terus menggerus tanah Palestina dengan mendirikan permukiman ilegal. "Lawan rencana pendudukan dan keputusan Israel dengan segala cara," ucapnya.
Pembangunan permukiman Yahudi oleh Israel di atas tanah Palestina memang telah mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk PBB. Namun hal tersebut tak menghentikan proyek pembangunan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam kunjungannya ke Israel dan Palestina belum lama ini juga menyoroti isu ini. Menurutnya, pembangunan permukiman Yahudi dan okupasi tanah Palestina merupakan penghambatan untuk mencapai kedamaian atau solusi dua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
