REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (15/9), mengatakan ia akan berpidato di PBB pekan depan dan mendesak Palestina agar merundingkan perdamaian dengan Israel dan bukan melancarkan upaya bagi keanggotaan penuh bagi negara Palestina.
"Saya telah memutuskan untuk menyampaikan dua pesan ini mengenai perundingan langsung bagi perdamaian dan pencarian perdamaian," kata Netanyahu kepada wartawan, sebagaimana dikutip Reuters.
"Saya telah memutuskan untuk membawa pesan ini ke Sidang Majelis Umum PBB ketika saya berbicara di sana pekan depan," katanya lagi.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Rabu (14/9), berikrar "takkan mundur" dari rencana untuk meminta keanggotaan penuh PBB karena tak-adanya pembicaraan dengan Israel. Pembicaraan perdamaian Palestina-Israel macet setahun lalu, dalam percekcokan mengenai pembangunan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan, yang diduduki Israel.
Washington telah menyatakan AS akan memveto setiap tindakan semacam itu di Dewan Keamanan, dengan alasan pembentukan negara Palestina "mesti menjadi hasil perundingan perdamaian dengan Israel".
Utusan AS dan Eropa berada di wilayah itu untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Palestina dan Israel dalam upaya diplomatik detik terakhir guna menghindari pertengkaran di PBB dan "mempertahankan harapan perdamaian tetap hidup".
Abbas dijadwalkan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September. Seorang pembantu Netanyahu mengatakan perdana menteri Israel itu juga akan berbicara di forum tersebut pada hari yang sama dan semua upaya dilancarkan guna berusaha mengatur pertemuan dengan Presiden AS Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.
"Itu bukan forum dukungan khusus buat Negara Israel. Itu bukan forum tempat kita mendapat sambutan hangat," kata Netanyahu mengenai Sidang Majelis Umum PBB. "Tapi saya kira di forum ini juga penting bahwa perdana menteri Israel tampil dan menyampaikan keadaan 'sebagaimana adanya'," katanya menambahkan.
Karena sudah menduga AS menggunakan hak veto di Dewan Keamanan, satu-satunya badan PBB yang dapat menyetujui keanggota penuh, para pejabat Palestina telah menyatakan mereka akan mengupayakan satu resolusi di Sidang Majelis Umum PBB, yang akan meningkatkan status Palestina jadi "negara bukan anggota" dari "satu kesatuan".
Abbas telah mengatakan peningkatan seperti itu akan memberi Palestina akses ke Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan Internasional. Israel khawatir Palestina dapat mengajukan kasus terhadapnya di kedua organisasi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
