REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah berencana mengunjungi Gaza untuk menggelar pembicaraan dengan Hamas. Ini merupakan upaya rekonsiliasi yang sedang ditempuh oleh Fatah dan Hamas.
Penasihat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Shaath, mengatakan, bahwa Hamdallah akan bertemu dengan pejabat Hamas di Kota Gaza. Ia pun menegaskan, Otoritas Palestina akan mengendalikan kementerian sebagai langkah awal untuk menuju kesepakatan yang lebih besar.
"Kami menunggu langkah pertama di lapangan. Kami ingin melihat Hamdallah diterima oleh Hamas, pintu untuk semua kementerian terbuka. Itu bisa terjadi dalam 24 jam ke depan," kata Shaath, seperti dilaporkan laman Aljazirah, Selasa (19/9).
Pada Ahad (17/9), Hamas mengumumkan, pihaknya telah menyetujui tuntutan pihak Fatah yang dipimpin Mahmoud Abbas untuk membubarkan komite yang menjalankan pemerintahan di Gaza. Hamas pun menyatakan kesiapannya menggelar pemilihan dan negosiasi dalam rangka membentuk pemerintahan Palestina yang utuh.
Otoritas Palestina yang dipimpin perwakilan Fatah, yakni Mahmoud Abbas, diakui secara internasional berada di Tepi Barat. Selama satu dekade terakhir, Otoritas Palestina kehilangan kendali atas Gaza setelah Hamas merebut daerah tersebut melalui perang saudara pada 2007.
Dalam beberapa bulan terakhir, pertikaian antara Hamas dan Otoritas Palestina menyebabkan Abbas mengambil langkah tegas. Guna menekan Hamas, Abbas memutuskan, untuk mengurangi pasokan listrik ke Gaza. Hal ini menyebabkan krisis dan membuat warga Gaza terpaksa hidup hanya dengan pasokan listrik sekitar tiga sampai empat jam per hari.
Selain itu, Abbas pun telah memotong gaji beberapa pekerja pemerintah di Gaza. Termasuk ditekannya izin bagi warga Gaza yang ingin mendapatkan perawatan medis ke luar daerah kantong tersebut.
Sebelum rekonsiliasi dimulai, Hamas meminta agar Abbas menarik semua hukumannya terhadap Gaza. Hal tersebut akan dilakukan Abbas ketika konsensus antara Fatah dan Hamas terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
