REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, Selasa (27/9), mengatakan Otoritas Palestina mulai memikul tanggung jawab pemerintahan di Gaza. Ini merupakan tanda awal bahwa rekonsiliasi antara Fatah dengan Hamas mulai terjalin.
Berbicara di sebuah rapat kabinet di Ramllah, Hamdalla hmengatakan bahwa Pemerintah Palestina akan membentuk sejumlah komite menteri untuk mengawasi serah terima dalam proses transisi, keamanan, dan departemen pemerintah di daerah yang telah diperintah Hamas sejak 2007.
"Komite juga akan menindaklanjuti dan menangani masalah administratif serta hukum dari keretakan antar-Palestina," ujarnya seperti dilaporkan laman Anadolu Agency, Rabu (27/9).
Sebelumnya Hamdallah telah dilaporkan akan mengunjungi Gaza pada Senin (2/10) pekan depan, untuk memimpin sebuah rapat kabinet. Inimerupakan yang pertama kalinya dalam tiga tahun.
Hamas dan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat pecah sejak lebih dari dari satu dekade. Perselisihan ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilihan pada 2006, yang hasilnya ditolak kelompok Fatah dan masyarakat internasional. Sejak kemenangan tersebut, Hamas mengontrol pemerintahan di Gaza.
Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua kubu ini sempat dilakukan. Namun upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.
Setelah 10 tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apapun. Mereka bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan diJalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alihtugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
