REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Prasyarat yang diajukan Israel tidak akan mengubah posisi Palestina untuk bergerak maju terhadap upaya rekonsiliasi. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (17/10) malam, kabinet Israel telah mengajukan sejumlah prasyarat untuk bisa melakukan negoisasi diplomatik dengan Palestina.
"Mengakhiri perpecahan Palestina dan bergerak maju dengan rekonsiliasi adalah kepentingan tertinggi Palestina," ujar Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh seperti dikutip Anadolu.
Israel menyatakan, tidak akan bernegosiasi dengan Palestina sampai persenjataan Hamas dilucuti. "Pemerintah Israel tidak akan bernegosiasi secara politis dengan pemerintah Palestina jika Hamas, sebuah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel, ikut serta," kata Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Hamas harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan menghentikan terorisme sesuai dengan persyaratan Kuartet, membongkar jaringan militernya, membebaskan tentara Israel yang telah ditahan di Gaza dan memutuskan hubungannya dengan Iran," tambah pernyataan tersebut.
Pada Kamis (12/10), Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi penting di Kairo. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengakhiri perpecahan politik internal Palestina yang telah berlangsung selama 10 tahun.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah persatuan Palestina yang berbasis di Ramallah akan memikul tanggung jawab politik dan administratif untuk Jalur Gaza, selambat-lambatnya pada 1 Desember mendatang.
Tepi Barat dan Jalur Gaza telah terbagi secara politis dan administratif sejak 2007. Saat itu Hamas merebut kendali Gaza dari Fatah setelah beberapa hari melakukan pertempuran berdarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
