REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mengecam perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan. Menurutnya,tindakan pencaplokan lahan tersebut tentu akan merugikan Palestina dan menyulitkan pencapaian solusi dua negara.
"Saya mengecam keputusan pekan ini oleh otoritas Israel untuk menyetujui pembangunan ribuan unit rumah di permukiman Israel di Tepi Barat," ujar Coveney dalam sebuah siaran pers seperti dikutip laman Middle East Monitor, Selasa(24/10).
Pengumuman (Israel) pekan ini mencakup pembangunan di daerah-daerah seperti Hebron yang jauh dari perbatasan 1967. Hal ini tentu memecah wilayah tanah pada negara Palestina yang akan didirikan.
Ia pun mengaku sangat prihatin dan khawatir atas keseweang-wenangan Israel menggusur rumah-rumah yang dihuni warga Palestina guna memuluskan proyek pembangunan permukiman miliknya. Terlebih lagi Israel, kata dia, memiliki proyek infrastruktur di daerah sensitif di Yerusalem Timur.
"Tindakan sepihak dan provokatif semacam ini merusak kredibilitas komitmen penguasa Israel terhadap solusi damai yang dinegosiasikan, sesuatu yang penting bagi Israel untuk menjamin masa depannya dan bagi rakyat Palestina untuk menikmati hak politik mereka," tutur Coveney.
Ia menyerukan agar Israel dapat membatalkan rencana pembangunan permukimannya yang provokatif tersebut. "Saya meminta Israel untuk membalikkankeputusan ini, yang merupakan ancaman serius bagi solusi dua negara di manaIrlandia, Uni Eropa, dan masyarakat internasional berkomitmen penuh," ujarnya.
Pada Selasa pekan lalu, Israel mengajukan rencana pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat. Sehari sebelumnya, sebuah komite Israel telah menyetujui izin pembangunan 31 rumah di Hebron, Tepi Barat, menjadi yang pertama sejak 2002.
Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumahdi Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi didaerah-daerah diduduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
