REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengakui bahwa membawa kembali Jalur Gaza di bawah kontrol Otoritas Palestina merupakan pekerjaan sulit. Ia mengungkapkan saat ini, baik Hamas maupun Fatah, belum menyetujui mekanisme yang tepat untuk menyediakan keamanan di perbatasan Gaza.
"Sekarang kita memiliki masalah besar di perbatasan Gaza, sebuah masalah keamanan. Kami telah menerima batas-batas dalam teori namun tanpa (strategi) keamanan," kata Hamdallah Senin (6/11), dikutip laman Anadolu Agency.
Ia menilai, saat ini isu dan masalah keamanan di Gaza adalah hal yang harus segera dicari solusinya. "Tidak mungkin mengelola perbatasan tanpa memecahkan masalah keamanan, yang harus diuji secepatnya," ujar Hamdallah menerangkan.
Masalah perbatasan Jalur Gaza kemungkinan akan menjadi agenda utama dalam perundingan lanjutan rekonsiliasi Palestina di Kairo, Mesir, pada 21 November mendatang. Pada 1 November lalu, Hamas telah menyerahkan kontrol administratif perbatasan Gaza pada Otoritas Palestina.
Hal ini mencakup penyeberangan Erez dan Kerem Shalom di perbatasan Israel dan penyeberangan Rafah di perbatasan Mesir. Juru bicara Fatah Osama Qawasmeh mengatakan bahwa penyerahan kontrol perbatasan Gaza dilakukan tanpa syarat apapun, baik oleh Fatah maupun Hamas.
"Masalahnya hanyalah mengembalikan status quo di bawah kendali Otoritas Palestina, seperti yang terjadi sebelum perpecahan (Fatah dan Hamas) pada 2007," ungkap Qawasmeh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
