Selasa , 14 November 2017, 19:12 WIB

Jokowi Harap PBB Berkontribusi Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Gita Amanda
AP Photo/Bullit Marquez
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo saat tiba di Clark International Airport di Clark, Filipina, Ahad (12/11). Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo saat tiba di Clark International Airport di Clark, Filipina, Ahad (12/11). Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap PBB dapat berkontribusi lebih signifikan dalam membantu kemerdekaan Palestina. Pesan ini secara khusus ia tujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-PBB Kesembilan di Manila, Filipina, Senin (13/11).

Dalam pidatonya di pertemuan tersebut, Jokowi mengakui bahwa proses pencapaian kemerdekaan secara penuh oleh Palestina bukanlah pekerjaan mudah. “Namun saya berharap di bawah kepemimpinan Yang Mulia (Antonio Guterres), masalah Palestina akan membuat kemajuan yang signifikan,” kata Jokowi, dikutip laman New Straits Times.

Jokowi juga meminta agar ASEAN dan PBB lebih mempererat kerja sama yang selama ini telah dibangun. “ASEAN dan PBB memiliki misi dan agenda yang sama. Sinergi kita harus terus diperkuat,” ujarnya.

Sebagai salah satu kontributor terbesar untuk Operasi Perdamaian PBB, Indonesia berharap agar birokrasi dapat ditingkatkan dan perwakilan negara-negara pemberi kontribusi utama akan mendapat perhatian.

Di sela-sela KTT ASEAN-PBB, Jokowi pun sempat menggelar pertemuan bilateral dengan Antonio Guterres. Keduanya dilaporkan membahas sejumlah isu tentang keamanan, perdamaian, serta pembangunan berkelanjutan. Jokowi dan Guterres juga bertukar pandangan mengenai cara menemukan solusi untuk menangani krisis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Terkait kemerdekaan Palestina, saat ini Israel tengah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada awal Oktober, Israel telah mengumumkan akan mengebut proses pembangunan 4.000 unit rumah di Tepi Barat guna memperluas permukiman Yahudi di daerah yang diduduki. Rencana tersebut mencakup pembangunan permukiman di Kota Tua Hebron.

Lebih dari 600 ribu warga Yahudi Israel kini telah tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pencaplokan lahan masih terus dilakukan oleh Israel walaupun telah dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Tindakan okupasi ini yang dinilai kian mempersulit tercapainya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Pada 9 November lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta semua negara di dunia untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan dunia ini, menurut Abbas, penting untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang Israel membangun permukiman di atas tanah Palestina.

Permintaan ini disampaikan Abbas melalui sebuah surat. Surat tersebut kemudian dibacakan di Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-Arab yang digelar di Ibu Kota Yunani, Athena. “Israel melanjutkan upaya untuk menghapus solusi dua negara dan mencegah berdirinya negara Palestina dengan melakukan pembangunan permukiman ilegal,” kata Abbas dalam suratnya.