REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Tokoh senior dari 13 faksi politik di Palestina, termasuk Hamas,dijadwalkan akan bertemu di Kairo, Mesir, Selasa (21/11) untuk melakukan perundingan. Perundingan yang dilakukan selama tiga hari ini akan membahas mengenai pembentukan pemerintah persatuan yang baru.
Pejabat senior dari faksi Fatah, Azzam Al-Ahmed mengatakan pertemuan penting di Kairo bertujuan menggabungkan semua faksi Palestina sebagai mitra. Mereka bukan hanya sebagai penonton karena perpecahan telah berakhir.
Delegasi Hamas akan dipimpin oleh wakil pemimpin Salah Al-Aruri dan kepala Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Namun pemimpin Fatah Mahmud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniya dilaporkan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.
Ketegangan antara Fatah dan Hamas sempat muncul kembali sejak mereka menandatangani kesepakatan rekonsiliasi bulan lalu. Hamas bertahan pada tenggat waktu 1 November untuk menyerahkan perlintasan perbatasan antara Gaza dan Mesir serta Israel.
Namun, sejak tanggal tersebut, tidak ada kemajuan yang berarti. Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan Otoritas Palestina memerlukan kontrol keamanan penuh atas Gaza sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Hamas menolaknya dan menuduh Hamdallah berusaha mengubah persyaratan rekonsiliasi. Pemerintah Palestina yang didominasi Fatah juga menolak menghapus kebijakan yang telah melumpuhkan Gaza, termasuk menambah pasokan listrik.
Palestina berharap kesepakatan rekonsiliasi yang dilaksanakan dapat membantu meringankan penderitaan dua juta penduduk Gaza, yang menderita kemiskinan dan pengangguran parah. Beberapa usaha rekonsiliasi sebelumnya telah gagal.
Fatah telah berselisih dengan Hamas sejak kelompok militan tersebut menguasai Gaza pada 2007. Namun pada 12 Oktober lalu, kedua pihak telah menandatangani kesepakatan yang diperantarai Mesir sehingga Hamas menyerahkan kembali Gaza kepada Otoritas Palestina.
Perundingan terbaru ini dilakukan saat orang-orang Palestina sedang menghadapi meningkatnya ketegangan dengan AS. AS mengancam akan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington.
Namun analis politik Palestina mengatakan ketegangan ini tidak akan mempengaruhi perundingan di Kairo. "Saya tidak berpikir ketegangan antara Otoritas Palestina dan Washington akan mempengaruhi proses rekonsiliasi," kata analis politik Palestina George Giacaman.
"Masalah yang dihadapi Otoritas Palestina mengenai Gaza berbeda. Bagaimana mereka mengatasi situasi keuangan dan kemanusiaan di Gaza? Bagaimana mereka mengendalikan kelompok-kelompok yang selama ini coba dikendalikan Hamas?" jelasnya.
Pejabat senior PLO Wasel Abu Yousef mengatakan perundingan akan berlangsung hingga Kamis (23/11). "Saya pikir pertemuan ini akan menjadi langkah besar untuk menyingkirkan semua hambatan rekonsiliasi, yang didukung oleh semua orang," katanya, dikutip Arab News.
Isu paling kontroversial adalah keamanan, yang berarti akan menentukan masa depan sayap militer Hamas. Bassem Naim, seorang pejabat tinggi Hamas, mengatakan tidak mungkin mereka mempertimbangkan untuk melepaskan senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
