REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Para pemimpin kelompok-kelompok dan berbagai kekuatan politik Palestina, yang selama dua hari berkumpul di Kairo, pada Rabu (22/11) setuju agar pemilihan umum Palestina diadakan akhir 2018. Mereka menyelesaikan pembicaraan pada Rabu petang.
Gerakan Hamas dan Fatah, partai tempat Presiden Mahmoud Abbas berasal, serta kelompok-kelompok lain menekankan keperluan untuk secara penuh menerapkan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Rekonsiliasi yang diperantarai oleh Mesir itu dicapai pada Oktober.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan dua hari, para kelompok meminta Komisi Pemilihan Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif serta Dewan Nasional paling lambat pada akhir 2018.
Pernyataan juga meminta Presiden Abbas untuk menentukan tanggal penyelenggaraan pemilihan umum setelah berkonsultasi dengan seluruh kekuatan politik dan kelompok nasional.
Pernyataan itu menekankan agar semua ketentuan perjanjian diterapkan dengan setia dan akurat supaya tanggung jawab dan tugas yang diamanatkan pemerintahan bersama bisa dijalankan secara penuh. "Para peserta menekankan kepentingan untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan dan menggiatkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sesuai dengan Deklarasi Kairo," demikian bunyi pernyataan itu.
Pemilihan parlemen terakhir kali dilangsungkan di wilayah Palestina pada 2006. Saat itu, gerakan Hamas mengalahkan partai Fatah. Abbas terpilih sebagai presiden Palestina pada 2005.
Satu tahun kemudian, milisi Hamas mengarahkan pasukan yang loyal kepada Abbas di Gaza dan menduduki kantong di pesisir. Pengambilalihan itu mengarah pada persaingan di pemerintahan. Hamas mengendalikan Gaza dan Abbas mengontrol daerah-daerah otonomi di Tepi Barat, yang diduduki Israel.
Pernyataan juga mendesak lembaga legislatif, parlemen Otoritas (Nasional) Palestina, untuk menjalankan kesepakatan terkait upaya menggerakkan lembaga legislatif serta melanjutkan kegiatan seperti biasa.
Faksi-faksi menekankan dukungan terhadap langkah-langkah yang ditempuh Presiden Abbas untuk bergabung dengan berbagai lembaga dan pertemuan internasional guna menindaklanjuti upaya peradilan di Mahkamah Kejahatan Internasional atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel.
Soal perdamaian dengan Israel, kelompok-kelompok Palestina menolak kesepakatan penyelesaian damai yang didasarkan pada perbatasan sementara. Mereka juga menolak mengakui Israel sebagai suatu negara Yahudi.
"Para peserta juga memohon kepada negara-negara Arab dan Islam serta lembaga-lembaga mereka untuk mendukung perjuangan rakyat kami dan menjalankan komitmen mereka dalam hal keuangan sesuai dengan keputusan konferensi rekonstruksi yang diadakan di Kairo pada 2011," bunyi pernyataan itu.
Pernyataan mengimbau semua faksi dan lembaga media untuk segera berhenti saling melancarkan tuduhan dan mencampuri media serta untuk menanamkan dan memperkuat semangat bagi harapan dan optimisme menuju kesatuan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
