Kamis 07 Dec 2017 11:43 WIB

Jokowi akan Ikut KTT OKI Bahas Yerusalem

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini
(File Foto) Suasana Dome of The Rock di kompleks Al Aqsa, Yerusalem, Palestina beberapa waktu lalu. Pejabat senior Pemerintahan Trump mengabarkan Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tua ini.
Foto: Oded Balilty/AP
(File Foto) Suasana Dome of The Rock di kompleks Al Aqsa, Yerusalem, Palestina beberapa waktu lalu. Pejabat senior Pemerintahan Trump mengabarkan Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tua ini.

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ikut serta dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan membahas mengenai pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait kota Yerusalem menjadi ibu kota Israel.

Jokowi mengatakan, saat ini sudah ada komunikasi terkait dengan anggota OKI mengenai pernyataan tersebut. Keinginan Trump menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel dianggap telah menyalahi kesepakatan yang telah disepakati selama ini. "Saya akan datang, langsung di sidang OKI tersebut," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/12).

Sidang OKI rencananya dilaksanakan 13 Desember di Istanbul, Turki. Semua negara OKI direncanakan hadir dalam pertemuan tersebut.

Jokowi menuturkan, komunikasi antarnegara Islam telah dilakukan sebelum pernyaataan resmi Donald Trump dilayangkan ke media massa. Hal tersebut membuat anggota OKI memutuskan harus ada pertemuan dalam waktu dekat untuk menentang pernyataan itu.

Negara-negara Uni Eropa dan Arab mengecam pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain dari negara Muslim, protes juga datang dari sebagian besar negara di dunia.

Dilansir Reuters, Rabu (7/12), Uni Eropa dan PBB menyuarakan peringatan keras. Mereka menilai keputusan AS untuk memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem sebagai penghalang kesepakatan damai Israel-Palestina.

Langkah ini hanya akan jadi batu penghalang besar selanjutnya yang mengancam. Sekutu AS di UE, Prancis menolak keputusan unilateral tersebut dan menyerukan perdamaian.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan status Yerusalem telah menjadi perhatian besar masyarakat dunia. "Status Yerusalem menjadi jaminan keamanan internasional sehingga seluruh komunitas internasional sangat memperhatikannya," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement