REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan pada Jumat (8/12). Pertemuan ini secara khusus akan membahas perihal keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pertemuan oleh Dewan Keamanan PBB ini dilakukan atas permintaan delapan negara anggotanya, yakni Prancis, Bolivia, Mesir, Italia, Senegal, Swedia, Inggris, dan Uruguay. Negara-negara tersebut menilai penting untuk membahas keputusan Trump mengingat status Yerusalem termaktub dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
"PBB telah memberi Yerusalem status hukum dan politik khusus, yang oleh Dewan Keamanan telah meminta masyarakat internasional untuk menghormatinya. Itulah sebabnya kami percaya Dewan Keamanan perlu menangani masalah ini dengan sangat mendesak," ujar Wakil Duta Besar Swedia untuk PBBCarl Skau, Rabu (6/12).
Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi berkaitan dengan Yerusalem. Resolusi tersebut berbunyi, PBB tak akan mengakui adanya perubahan pada batas 4 Juni 1967, termasuk mengenai Yerusalem, selain yang disetujui oleh para pihak melalui perundingan. Resolusi ini disepakati oleh 14 suara anggota. Adapun mantan presiden AS Barack Obama kala itu lebih memiliih absen.
Seusai Trump mengumumkan pemerintahnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres segera mengkritik keputusan tersebut. "Saya telah secara konsisten berbicara menentang tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian bagi rakyat Israel dan Palestina, " ujarnya.
Saat ini, kata Guterres, keputusan Trump telah memicukegelisahan, terutama terkait nasib perundingan solusi dua negara. Menurutnya,tidak ada alternatif lain untuk mendamaikan Israel dengan Palestina kecuali melalui negosiasi solusi dua negara. "Tidak ada rencana B. Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mendukung para pemimpin Israel danPalestina untuk kembali ke perundingan yang berarti, " katanya.
Trump telah mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israelpada Rabu (6/12). "Sudah waktunya mengakui Yerusalem sebagai ibu kotaIsrael," katanya ketika membuat pengumuman di Gedung Putih.
Keputusan ini segera ditolak dan dikritik oleh duniainternasional, terutama negara-negara Arab. Keputusan Trump mengakui Yerusalemsebagai ibu kota Israel dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal dan jelasmelanggar kesepakatan dan resolusi internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
