REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sejumlah perwakilan negara anggota Dewan Keamanan PBB mengkritik keras Amerika Serikat (AS) dalam sidang badan tersebut, Jumat (8/12) waktu setempat. Satu per satu, duta besar Swedia, Mesir, Inggris Raya, Prancis, dan Bolivia mengutarakan pandangan. Intinya, mereka mengecam keras langkah Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Seperti diketahui, pada Rabu (6/12) lalu, presiden AS ke-45 itu secara resmi menyatakan klaim baru atas status kota suci tersebut. Seperti dilansir The New York Times, Jumat (8/12), para duta besar di sidang DK PBB menegaskan, ulah Trump telah menyimpang dari paradigma solusi dua-negara.
Selama ini, mayoritas anggota PBB berupaya menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan paradigma itu. Harapannya, kedua belah pihak yang bertikai akan hidup berdampingan sebagai negara yang sama-sama berdaulat.
Namun, kini solusi dua negara dapat dikatakan pupus. Duta besar Bolivia, Sacha Sergio L Soliz, misalnya, mendesak DK PBB untuk mengambil langkah nyata. Dia pun menyindir agar PBB jangan terkesan lemah terhadap sikap jumawa Trump. "Jika tidak (berdaya), Dewan Keamanan PBB akan menjadi taklukan," ujar Sacha Soliz.
Dalam kesempatan yang sama, utusan khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nikolay E Mladenov menguraikan pandangannya melalui saluran video real-time. Menurutnya, klaim Donald Trump tentang status Yerusalem telah mengacaukan konsensus internasional berpuluh tahun lamanya mengenai solusi dua-negara.
Ketika sidang diskors, The New York Times melihat dubes Inggris Raya, Prancis, Swedia, Jerman, dan Italia berkumpul di luar ruangan. Mereka sedang menyiapkan pernyataan bersama. Pada intinya, negara-negara itu mengutuk sikap politik AS yang telah keluar dari pendekatan solusi dua-negara.
(Amerika Serikat) tidak lagi sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan sama sekali tidak membantu mewujudkan prospek perdamaian di Timur Tengah, demikian kutipan pernyataan-bersama itu. Bagaimanapun, AS merupakan satu dari lima negara anggota tetap DK PBB. Rezim Trump dapat saja menjatuhkan veto terhadap rencana resolusi apa pun dari badan ini. Apalagi, bila resolusi itu bernada kecaman terhadap langkah politikus Partai Republik tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
