Senin 11 Dec 2017 21:28 WIB

PB IKA PMII Kecam Klaim Sepihak Presiden Trump

Rep: Syahruddin El-Fikri/ Red: Irwan Kelana
Seorang demonstran Tunisia memegang sebuah poster bertuliskan ibukota Yerusalem Palestina. Yerusalem, Kamis (7/12).
Foto: AP / Hassene Dridi
Seorang demonstran Tunisia memegang sebuah poster bertuliskan ibukota Yerusalem Palestina. Yerusalem, Kamis (7/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Ikatan keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) mengecam secara keras pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang klaim sepihak AS bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

“Hal itu, memicu keresahan, kemarahan dan mengusik ketenangan warga dunia, utamanya umat Islam,” bunyi siaran pers PB IKA PMII yang ditandatangani Akhmad Muqowam (ketua umum) dan M. Hanif  Dhakiri (sekjen) kepada Republika.co.id, Senin (11/12), di Jakarta.

Klaim sepihak tersebut, kata Muqowam, telah membuktikan arogansi dan kecongkakan Donald Trump, sekaligus sikap meniadakan keberadaan negara-negara lain di dunia. “Karena itu, PB IKA PMII merasa perlu mencermati dan menyampaikan sikap,” ujarnya.

Berikut pernyataan lengkap PB IKA PMII:

1. Bahwa negara dan seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, harus mengecam dan menentang sikap Amerika Serikat yang angkuh, arogan, tidak menghargai keberadaan negara-negara lain, dan memancing munculnya instabilitas baru di dunia. Hal ini harus menjadi cara pandang keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama dalam kerangka menjaga NKRI dan merawat kebhinekaan.

2. Untuk kepentingan dan masa depan Negara dan Bangsa Indonesia, kami mendukung sikap tegas Presiden Jokowi yang menolak penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kami menilai Presiden sangat memahami, menghayati dan menghormati kebatinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menjadikan keberagaman sebagai faktor pemersatu Bangsa Indonesia.

3. Kami meminta kepada Presiden Jokowi agar atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia segera melakukan langkah-langkah strategis dan nyata, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, untuk mendesak agar Trump segera mencabut kebijakannya tersebut dan mencegah dampaknya terhadap terciptanya instabilitas yang mengancam keamanan dunia.

4. Agar Presiden Jokowi mengundang para tokoh dan organisasi keagamaan di Indonesia untuk membangun kesepahaman, sikap dan langkah bersama atas nama bangsa Indonesia. Sebab, jika hal itu tidak tercapai, dikhawatirkan akan muncul kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat, khususnya umat Islam, yang secara massif bisa menjadi gerakan anti-Amerika Serikat, dan kawan-kawan  serta segala bentuk produk dan aset-asetnya di Indonesia. Jika itu terjadi, maka bisa menimbulkan instabilitas dan goncangan sosial yang tidak terkendali di dalam negeri, serta akan berdampak rawan terhadap posisi Indonesia di dunia internasional.

“Kami menyakini bahwa atas nama Bangsa Indonesia, sikap PB IKA PMII ini adalah sehati dengan perasaan umat beragama di Indonesia,” ujar Muqowam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement