Monday, 7 Sya'ban 1439 / 23 April 2018

Monday, 7 Sya'ban 1439 / 23 April 2018

Buya Syafii: Trump Bukan Orang Beres, Bukan Orang Normal

Rabu 13 December 2017 18:16 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Teguh Firmansyah

Syafii Maarif

Syafii Maarif

Foto: Republika/Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Buya Syafii Ma'arif turut mengomentari keputusan kontroversial Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia menilai, Donald Trump tidak berbeda jauh dengan sosok kontroversial lain yaitu Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

"Trump ini bukan orang beres ini, bukan orang normal, beda sedikit dengan Kim Jong-un," kata Syafii yang ditemui di sela-sela seminar Refleksi Kepahlawanan Prof Lafran Pane di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (13/12).

 

Ia mengaku gagal memahami ada negara sebesar AS, menyebut dirinya sebagai benteng dari demokrasi, tapi menghasilkan orang seperti Donald Trump. Menurut Syafii, tidak ada yang menyangka demokrasi sehebat itu bisa melahirkan orang tidak beradab seperti Trump.

 

Syafii menilai, sikap menentang keinginan Donald Trump itu bukan hanya persoalan umat Islam, melainkan dunia. Ia melihat, negara-negara Eropa sudah cukup bagus bersikap, dan tinggal ditunggu konsistensinya. "Biar jadi pukulan bagi Trump," ujar Syafii.

 

Syafii tidak pula merasa ada yang bisa dilakukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang dianggapnya sudah lama lumpuh. Ia merasa, tindakan yang bisa diambil OKI kemungkinan hanya sekadarnya saja seperti kecaman-kecaman.

 

Ia memperkirakan, sekalipun OKI berjanji mengeluarkan satu deklarasi, tidak akan ada yang berpengaruh atas kondisi yang ada. Syafii mengingatkan, Resolusi PBB saja sampai hari ini tidak dipedulian AS maupun Israel.

"OKI sudah lama lumpuh, sekadarnya saja itu paling koar-koar, sudah mulai ragu kita, jangan deklarasi, Resolusi PBB saja tidak pernah didengar," kata Syafii.

 

Untuk langkah yang bisa dilakukan Indonesia, ia merasa apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah cukup tepat. Tapi, Syafii merasa tidak banyak yang bisa dilakukan mengingat Indonesia bukan bagian dari Dewan Keamanan PBB.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES