REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pernyataan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Netanyahu mengaku tidak terkesan dengan pernyataan OKI tersebut.
"Warga Palestina akan lebih baik jika mereka menerima kenyataan dan bertindak demi perdamaian, bukan ekstremisme," kata Benjamin Netanyahu seperti dikutip BBC, Kamis (14/12).
Netanyahu mengatakan, pernyataan itu tidak akan mengubah kenyataan Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel. Dia optimistis banyak negara lain yang akan segera mengakui status yang diberikan Amerika Serikat dan memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem.
Netanyahu juga mengatakan, warga Palestina seharusnya menyadari fakta lain terkait Yerusalem. Dia melanjutkan, hanya Israel yang mampu mempertahankan kebebasan beragama dan saling menghormati di kota tersebut.
Sebanyak 57 negara anggota OKI menyatakan pengkauan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Dalam pertemuan puncak luar biasa OKI di Istanbul, Turki, mereka juga mengajak negara-negara lain untuk mengikuti deklarasi tersebut.
"Kami menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina dan mengundang semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata pernyataan resmi tersebut.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, diakuinya Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Presiden Donald Trump adalah sebuah kekejaman. Menurut dia, Amerika tak bisa lagi menjadi mediator yang jujur dan dapat diandalkan untuk menyelesaian konflik di kawasan.
Abbas menekankan, Palestina tak lagi harus menaati kesepakatan dalam perundingan damai terdahulu. Dalam pertemuan itu, Abbas juga menwarkan sejumlah sikap yang bisa diambil anggota negara OKI, seperti membatasi hubungan dengan negara lain berdasarkan sikap mereka terkait isu Yerusalem selepas langkah Amerika.
Abbas juga mengatakan perlunya aksi politik dan ekonomi terhadap Israel agar mau memenuhi keinginan komunitas internasioal dan segera mengakhiri pendudukan atas Palestina di Yerusalem Timur. Abbas juga mendorong OKI mengevaluasi pengakuan atas keberadaan Israel karena kerap menyalahi resolusi internasional sejak berdiri pada 1948.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
