REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Ribuan warga Palestina kembali turun ke jalan-jalan untuk melawan keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Lebih dari sepekan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, kemarahan orang-orang Palestina dan pendukung mereka terus bertambah.

Setelah shalat Jumat berakhir di Masjid Al Aqsha di Yerusalem Timur, ratusan orang Palestina berkumpul untuk berunjuk rasa. Namun mereka dicegah untuk memasuki Kota Tua oleh barikade yang telah disiapkan oleh Israel.

Unjuk rasa juga berlangsung di utara Ramallah dan di Bethlehem. Selain itu, sejumlah kota di dunia ikut menyerukan protes yang sama, yaitu di Mumbai, India; Kuala Lumpur, Malaysia; Tokyo, Jepang; dan beberapa kota di Indonesia.

Kontributor Aljazirah, Harry Fawcett, yang melaporkan langsung dari Yerusalem Timur yang diduduki, mengatakan unjuk rasa kali ini merupakan seruan dari sejumlah faksi di Palestina. Selain itu, para demonstran juga dengan semangat menanggapi negara-negara Muslim yang bersatu untuk membela Palestina.

"Ada respon yang cukup besar yang datang dari delegasi dalam konferensi di Turki pada Selasa lalu, dan juga faksi-faksi Palestina, yang telah menyerukan demonstrasi skala besar," kata Fawcett.

Pengumuman Trump telah memicu kecaman keras dari negara-negara Muslim. Sebanyak 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, sebagai hasil dari pertemuan mereka di Istanbul.

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak keputusan tersebut. "Kebenaran akan menang pada akhirnya dan banyak negara pasti akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga memindahkan kedutaan besar mereka," kata Netanyahu, menanggapi pernyataan OKI.

Kontributor Aljazirah, Hode Abdel Hamid, yang melaporkan langsung dari Bethlehem, mengatakan para pengunjuk rasa ingin melihat pernyataan OKI itu berubah menjadi tindakan. "Mereka tidak sabar dan beberapa orang mengira Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seorang pria yang telah mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk proses perdamaian, mungkin akan tunduk pada tekanan internasional atau AS," ungkap Hamid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika