REPUBLIKA.CO.ID, BETHLEHEM -- Otoritas Palestina menyambut baik dukungan komunitas internasional yang menolak klaim Amerika Serikat bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Dukungan itu makin meneguhkan perjuangan Palestina mendirikan negara merdeka.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik dukungan resolusi itu. ''Keputusan ini sekali lagi mencerminkan posisi komunitas internasional terhadap rakyat Palestina yang tidak ingin diancam,'' kata Abbas seperti dikutip Maan News, Sabtu (23/12).
Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeinah menyampaikan, keputusan ini mengafirmasi kembali bahwa sikap AS hanya membuat Palestina makin menuai dukungan internasional. ''Kami akan terus berupaya menyuarakan di PBB dan forum-forum internasional bahwa okupasi dan perjuangan mendirikan negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur tidak akan berhenti,'' kata Rudeinah.
Sidang Umum PBB pekan ini menolak rekognisi AS atas Yerusalem sebagai ibukota Israel dan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem seperti yang dinyatakan Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 128 negara menyatakan dukungan resolusi. Sembilan negara termasuk AS dan Israel menyatakan menentang resolusi. Sementara 35 negara termasuk Kanada, Australia, dan Meksiko abstain.
Pemungutan suara tersebut muncul setelah Trump dan Duta AS untuk PBB Nikki Haley melancarkan sejumlah ancaman. Mereka menyatakan Washington akan mengingat negara mana saja yang tidak hormat dengan ambil suara menentang mereka. Trump mengancam akan menghentikan donor ke negara-negara yang melawan AS dalam pemungutan suara di Sidang Umum PBB.
Di antara sedikit negara yang berdiri di kubu AS menentang resolusi adalah empat negara kecil di Pasifik yakni Nauru, Micronesia, Palau, dan Marshall Islands yang secara agregat berpenduduk kurang dari 200 ribu orang. Micronesia, Palau, dan Marshall Islands sendiri merupakan koloni AS dan masih terikat hubungan pemerintahan dengan Washington.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
