REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Ketua Dewan Nasional Palestina Salimal-Zanoun mengatakan Dewan Pusat Palestina akan menggelar pertemuan di Ramallah pada pertengahan Januari mendatang. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan strategi nasional yang mendukung visi masa depan Palestina, serta meninjau kembali hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
Zanaoun mendesak negara-negara Arab untuk segera mengakhiri hubungan dengan negara mana pun yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apalagi negara terkait memutuskan untuk memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.
Ia mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump pada awal Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan secara mencolok melanggar legitimasi internasional, melalui penggunaan veto (Dewan Keamanan PBB) yang tercela, kata Zanoun," seperti dikutip laman Asharq Al-Awsat, Kamis (4/1).
Saat ini AS diketahui tengah memaksa Palestina untuk kembali berpartisipasi dalam perundingan damai dengan Israel. Hal ini telah ditolak tegas oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia menilai, sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hal itu secara efektif mendiskualifikasi Washington sebagai mediator dalam perundingan damai Palestina-Israel.
(Baca: Palestina Tarik Utusan PLO dari Amerika)
Hal ini kemudian direspons Trump dengan ancaman. Ia mengatakan akan memangkas bantuan untuk Palestina bila tidak segera kembali ke perundingan damai dengan Israel. "Dengan rakyat Palestina yang tidak maulagi bicara damai, mengapa kita harus melakukan pembayaran masa depan yang masif ini kepada mereka?" kata Trump menyinggung telah banyaknya bantuan finansial yang digelontorkan AS untuk Palestina.
Abbas dengan tegas mengecam ancaman yang diutarakan Trump dengan menyatakan bahwa Yerusalem tak dijual. "Yerusalem adalah ibu kota abadi negara Palestina dan bukan untuk dijual demi emas atau uang miliaran," kata juru bicara Mahmoud Abbas, Abu Rudeina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
