REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Hamas menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang rencananya akan berlangsung pekan depan di Ramallah. Pernyataan tersebut berasal dari siaran radio resmi pemerintah Palestina, Jumat (12/1).
Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, dalam surat resmiya kepada Ketua Dewan Nasional Palestina PLO, Salim Zanoun, menyebutkan, pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan pada Ahad dan Senin mendatang, demikian kutipan yang diterima kantor berita Turki, Anadolu, Sabtu (13/1).
Hamas diketahui telah berdiskusi di lingkungan internal dan eksternal petingginya sebelum menyatakan ketidakhadiran tersebut. Alasan lainnya ialah lokasi pertemuan puncak PLO. Akses masuk bagi para pimpinan Hamas ke Ramallah, Tepi Barat, diakui cukup sulit. Israel sampai saat ini masih memblokade jalan masuk Hamas ke wilayah pendudukannya itu.
"Pertemuan ini juga tanpa agenda yang jelas, sehingga menguatkan dugaan pimpinan kami (Hamas) bahwa tidak akan ada pengambilan keputusan yang tegas," kata Haniyeh.
Sejak Oktober 2017 lalu, pertikaian antara dua faksi politik Palestina sempat mulai mencair. Setelah lebih dari satu dekade, Hamas dan Fatah yang masing-masing mengendalikan Jalur Gaza dan Tepi Barat akhirnya menyepakati rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Namun, target pembentukan pemerintahan bersama yang direncanakan paling lambat pada Desember 2017 lalu tak tercapai.
Hamas dan Fatah sempat satu suara dalam mengutuk keras pengakuan Amerika Serikat atas status Yerusalem. Presiden AS Donald Trump pada Desember 2017 lalu mengklaim kota suci tersebut sebagai Ibu Kota Israel.
Salah satu agenda pertemuan puncak PLO pekan depan adalah sejumlah rekomendasi agar Israel bertanggung jawab terhadap realisasi hak-hak dasar rakyat Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
