REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kabinet Arab Saudi mengecam keputusan Israel untuk membangun lebih dari seribu unit permukiman dan menawarkan tender untuk membangun 650 unit rumah di sejumlah permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Dipimpin oleh Raja Salman di Istana Al-Yamamah di Riyadh pada Selasa (16/1), kabinet Saudi menggambarkan keputusan Israel sebagai tantangan bagi kehendak masyarakat internasional.
Kabinet juga memandang hal itu sebagai agresi yang mencolok terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk memberlakukan status quo guna mencegah pembentukan sebuah negara Palestina yang merdeka. Pada tingkat regional, kabinet mengekspresikan kecaman keras dari sebuah ledakan bunuh diri yang terjadi di pusat kota Baghdad, Irak. Mereka menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Irak dan rakyatnya, dan menyuarakan dukungan Kerajaan untuk Irak melawan tindakan terorisme dan ekstremisme.
Kabinet memuji sebuah laporan PBB mengenai pelanggaran Iran atas embargo yang diberlakukan oleh PBB dalam mengirim senjata ke Yaman. Laporan tersebut mengatakan, bahwa Iran tidak mematuhi Resolusi 2216 PBB mengenai embargo senjata dan malah membantu milisi Houthi untuk mendapatkan pesawat tak berawak dan rudal balistik yang diluncurkan menentang Kerajaan.
Pada tingkat global, Kabinet menghargai sebuah pernyataan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan nuklir dengan Iran dan seruannya untuk sekutu AS agar mengambil langkah tegas dalam menghadapi aktivitas yang dilakukan oleh Iran. Yang mana, Iran dianggap sebagai pendukung teror terkemuka secara global.
Menurut pernyataan AS, Iran mendanai, memasok senjata, dan melatih lebih dari 100 ribu pejuang untuk menyebarkan kerusakan di Timur Tengah. Selain itu, Iran dituduh mendukung rezim Assad untuk membunuh bangsanya. Sementara, rudal Iran dinilai mengancam negara-negara tetangga dan navigasi internasional. Iran juga dituduh mempraktikkan penangkapan massal untuk membungkam warganya.
Kabinet memuji pengumuman pengadilan AS untuk membentuk unit khusus untuk menyelidiki perdagangan obat Hizbullah untuk mendanai terorisme, dan untuk memverifikasi dan mengadili individu dan jaringan yang mendukung partai teroris tersebut.
Pada tingkat lokal, Kabinet memuji pengumuman yang dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Dana Pembangunan Real Estat (REDF) saat meluncurkan 19.481 pinjaman perumahan dan produk di seluruh Kerajaan pada tahun berjalan.
Kabinet juga memberi wewenang kepada menteri pendidikan dan lingkungan untuk mendiskusikan draft memo pemahaman untuk kerja sama dalam pelatihan kejuruan dan satwa liar antara Kerajaan dan Sudan serta Mauritania.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
