REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, meluncurkan kampanye penggalangan dana global pada Rabu (17/1). Kampanye ini dilakukan setelah AS mengurangi kontribusi finansialnya terhadap UNRWA lebih dari setengah dari total jumlah donasi.

"Mari kita ambil kekuatan dari para pengungsi Palestina yang mengajarkan kita setiap hari bahwa menyerah bukanlah pilihan. UNRWA juga tidak akan menyerah," kata Komisaris Jenderal UNRWA, Pierre Krahenbuhl, dikutip Arab News.

"Yang dipertaruhkan adalah martabat dan keselamatan manusia yang menjadi jutaan pengungsi Palestina, yang membutuhkan bantuan pangan darurat dan dukungan lainnya di Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat, serta Jalur Gaza," jelasnya.

AS adalah donor tunggal terbesar dari UNRWA. Pada Selasa (16/1), Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya akan mengurangi kontribusi finansial dari 125 juta dolar AS menjadi 60 juta dolar AS, sampai UNRWA melakukan reformasi.

Keputusan tersebut menargetkan segmen masyarakat Palestina yang paling rentan dan akan mencabut hak-hak pengungsi atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kehidupan yang bermartabat. Pemotongan bantuan ini dimaksudkan untuk menekan kepemimpinan Palestina di Ramallah, namun pengungsi Palestina di Yordania juga akan ikut menanggung bebannya.

"Keputusan ini menciptakan kondisi yang akan menghasilkan ketidakstabilan lebih lanjut di seluruh wilayah ini," ujar anggota komite pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hanan Ashrawi.

UNRWA memiliki 100 pekerja harian di Yordania dari total 280 pekerjanya. Anggota parlemen untuk Kota Zarqa, Tariq Khoury, mengatakan Yordania menampung populasi pengungsi Palestina terbesar.

Pemotongan layanan kesehatan dan pendidikan UNRWA di Yordania akan membuat situasi ekonomi yang sudah sulit menjadi lebih buruk. "Jika UNRWA mengurangi layanannya, Pemerintah Yordania diwajibkan untuk menggantikannya," ujar Khoury.

Aaron David Miller, mantan utusan perdamaian Timur Tengah AS, mengatakan UNRWA memiliki masalah besar. "Tapi apakah masuk akal jika memotong layanan kesehatan dan pendidikan untuk orang-orang Palestina biasa yang tidak ada hubungannya dengan Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, atau proses perdamaian yang masih belum ada?" ungkap Miller.

Helen Clark, mantan Perdana Menteri Selandia Baru dan mantan administrator bantuan PBB, mengatakan keputusan AS menjadi hari yang menyedihkan bagi pengungsi Palestina. Menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan karena perbedaan politik.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1949, setelah ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka pada perang 1948. Lembaga ini membantu mendistribusikan bantuan bagi lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika