REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sebuah krisis energi akut membuat Jalur Gaza berada di ambang bencana. Hal itu diperingatkan oleh Kantor Urusan Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Selasa (6/2) waktu setempat.
OCHA dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu Agency mengatakan bahan bakar darurat untuk fasilitas penting di Gaza akan habis dalam 10 hari ke depan. OCHA juga menyebutkan Jalur Gaza membutuhkan pasokan 7,7 juta liter bahan bakar darurat pada 2018, dan ini membutuhkan sekitar 6,5 juta dolar AS. Menurut mereka, ini adalah kebutuhan minimum yang diperlukan untuk mencegah layanan terhenti.
Jalur Gaza yang merupakan rumah bagi hampir dua juta orang itu diblokade Israel. Daerah itu telah mengalami kesulitan karena kekurangan listrik sejak 2006. Krisis telah memaksa beberapa rumah sakit dan pusat kesehatan menangguhkan layanan kepada pasien dalam beberapa hari terakhir.
OCHA memperkirakan kebutuhan bahan bakar per bulan untuk berfungsinya fasilitas penting di Gaza sekitar 1,4 juta liter. Saat ini hampir dua juta penduduk Palestina di Gaza, lebih dari setengahnya adalah anak-anak, menerima listrik tidak lebih dari delapan jam setiap hari.
Koordinator Kemanusiaan yang bertindak untuk wilayah Palestina yang diduduki, Robert Valent, meminta pendonor campur tangan untuk memastikan orang-orang Palestina yang rentan di Gaza mengakses layanan kesehatan, air, dan sanitasi, sehingga bisa menyelamatkan nyawa mereka.
Rumah sakit sudah mulai tutup. Tanpa pendanaan, lebih banyak penyedia layanan terpaksa menunda operasi selama beberapa pekan mendatang. Situasi akan memburuk secara dramatis, dengan dampak potensial pada seluruh populasi.
"Kami tidak dapat membiarkan ini terjadi," kata Valent.
Meskipun Jalur Gaza membutuhkan sekitar 600 megawatt listrik, saat ini hanya menerima 120 megawatt dari Israel dan 32 megawatt lainnya dari Mesir. Menurut Otoritas Energi Palestina, pembangkit listrik yang berfungsi di Gaza hanya mampu menghasilkan 60 megawatt listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
