REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia meminta anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di forum pertemuan para menteri ketenagakerjaan negara anggota OKI untuk membantu memikirkan nasib pekerja Palestina pascakeputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem
"Sebagai bentuk solidaritas, sudah semestinya para anggota OKI ikut memikirkan nasib pekerja Palestina. Masalah keamanan menjauhkan pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam pertemuan dengan para menteri ketenagakerjaan anggota OKI di Jeddah, Arab Saudi, Kamis.
Hanif mengatakan keputusan pemindahan kedutaan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel tersebut tentu berdampak pada stabilitas politik dan keamanan Palestina, termasuk keamanan para pekerja.
Delegasi Palestina menyampaikan permasalahan tersebut dalam pertemuan para menteri ketenagakerjaan OKI karena keputusan Amerika memindahkan kantor kedutaannya ke Yerusalem diikuti kebijakan otoritas keamanan Israel memperbanyak pos keamanan. Hal itu sangat menghambat para pekerja, terutama pekerja kalangan muda Palestina dalam menjalankan pekerjaannya.
"Indonesia menyampaikan rasa simpati terhadap pekerja di Palestina. Indonesia konsisten mendukung perjuangan dan kedaulatan Palestina sehingga para pekerja memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Hanif.
Indonesia juga meminta kepada Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan Bank Pembangunan Islam (IDB) turut memikirkan terciptanya kondisi pekerjaan yang layak bagi pekerja Palestina.
Hanif mengaku bahwa dalam forum kali itu, OKI belum merespons lebih jauh permintaan Palestina namun ia menegaskan bahwa sikap politik Presiden Joko Widodo adalah konsisten mendukung kedaulatan Palestina dan perdamaian di kawasan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
