REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima dana bantuan sebesar 100 juta dolar AS untuk badan bantuan PBB bagi warga Palestina (UNRWA). Bantuan ini diperoleh PBB setelah AS mengurangi bantuannya untuk UNRWA.
Kendati demikian, UNRWA masih mengalami kekurangan dana hampir 350 juta dolar AS pada tahun ini. Belasan negara mengumumkan bantuan mereka selama konferensi pendanaan darurat.
PBB mengalami krisis pendanaan terburuk sepanjang sejarah PBB. Pejabat PBB mengatakan, Qatar, Kanada, Swiss, Turki, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, Meksiko, Slowakia, India, dan Prancis ikut memberikan bantuan bagi PBB.
"Sebuah langkah pertama yang penting telah tercapai. Namun, jalan panjang masih jauh di depan kita untuk sepenuhnya mendanai badan bantuan tersebut," ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Baca juga, Israel hancurkan 5.000 rumah di Yerusalem sejak 1967
Ia mengatakan, saat ini sangat penting bagi UNRWA untuk memperoleh dukungan politik demi keberlangsungan organisasi tersebut. UNRWA merupakan program bantuan PBB tertua dan terbesar di Timur Tengah.
Organisasi tersebut memberikan layanan perawatan kesehatan, pendidikan, dan sosial kepada sekitar 5 juta orang Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka selama perang yang menyebabkan pendirian Israel pada 1948.
Guterres mengatakan, mengurangi sanitasi, perawatan kesehatan, dan layanan medis di daerah yang telah mengalami kemiskinan dan dilanda konflik akan memiliki dampak yang parah. Pemerintah Trump mengumumkan pada Januari bahwa pihaknya menahan dana bantuan sebesar 65 juta dolar AS.
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry berharap AS akan terus mendukung agensi tersebut. AS juga diharapkan mendukung pembentukan Negara Palestina.
"Kami menyadari kontribusi penting Amerika Serikat pada masa lalu dan berharap dapat terus memainkan peran mendasarnya dalam mendukung UNRWA dan juga mendukung proses perdamaian untuk memungkinkan pembentukan Negara Palestina," katanya.
AS adalah pemberi bantuan terbesar UNWRA, memasok hampir 30 persen dari anggarannya. Dalam mengumumkan pemotongan dana bantuan pada Januari lalu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menginginkan reformasi di UNRWA.
Shoukry mengatakan, UNRWA telah menyederhanakan beberapa aktivitasnya. Namun, menurut dia, ada batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut karena kebutuhan luar biasa yang dihadapi oleh 5 juta orang.
"Ini sangat penting dan perlu untuk menangani layanan dasar ini, tapi juga untuk memberi harga diri bagi banyak orang Palestina dan untuk melindungi dari potensi ancaman radikalisasi dan terorisme," katanya kepada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
