REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Cina menentang pemberlakuan sanksi terhadap Suriah. Meski begitu, Cina mendukung Kofi Annan, utusan khusus PBB untuk Suriah, dalam penyelesaian konflik dengan mediasi. Hal tersebut dikemukakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Kamis (14/6).
Prancis ingin mengusulkan agar PBB memberikan kekuasaan yang lebih besar. Dengan begitu, rencana perdamaian yang dicanangkan Annan untuk Suriah dapat ditegakkan. Pada Rabu (13/6), Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengungkapkan masalah perang saudara dan menyarankan diberlakukannya no-flyzone.
Menurut Laurent Fabius, kesepakatan yang telah tercapai wajib ditegakkan sesuai dengan rencana 6 pasal PBB. Apabila Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi sesuai Bab Tujuh maka kekerasan boleh digunakan untuk menerapkan rencana Kofi Annan itu. Akan tetapi, tipis kemungkinan Cina dan Rusia akan mendukung langkah seperti itu.
Menlu Prancis itu mengatakan akan menghubungi para menlu Eropa dan Amerika guna memberikan tekanan lebih besar terhadap pimpinan Suriah.
Sementara Kementerian Luar Negeri Suriah menolak ucapan Kepala Staf Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB bahwa di negara itu bahwa telah berkobar perang saudara. Menurut pemerintah Suriah dirinya sedang memerangi teroris. Ia juga menyebutkan bentrokan itu sebagai perang saudara tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Kepala Staf PBB itu mengemukakan pandangannya tadi ketika mancanegara kian cemas bahwa telah terjadi eskalasi kekerasan di Suriah. Kemarin dilaporkan lagi berkobarnya pertempuran baru di berbagai tempat di negara itu, termasuk serangan dengan peluru kendali terhadap kota yang sudah porak poranda, Homs.
Di sebelah barat, laskar pemberontak dikatakan telah mengungsi dari kota Haffar, yang dikepung oleh pasukan pemerintah. Negara tetangga Suriah, Turki mengatakan, sekitar 2-ribu pengungsi Suriah telah melintasi perbatasan dalam jangka waktu 48 jam, di antaranya ada yang terluka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
